Page 233 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949
P. 233

SEABAD RAKYAT INDONESIA
                  BERPARLEMEN



                                                   tuntutan itu sangat moderat dan terlebih lagi hanya tercermin dalam
                                                   kehendak yang telah dipupuk oleh GAPI dan dinyatakan dalam
                                                   manifesto mereka, serta petisi GNI dari Yamin yang ditujukan kepada
                                                   Staten General. Semangat Mei 1940 setidaknya bagi para nasionalis
                                                   yang duduk di dewan hanyalah masa yang pendek saja. Pengumuman
                                                   pemerintah tentang pembentukan komisi kecil yang akan ditugaskan
                                                   melakukan survei aspirasi politik yang hidup di antara berbagai macam
                                                   kelompok penduduk tidaklah terdapat dalam ikhtisar Wiwoho. 496
                                                         Komite tersebut merupakan semacam komite pencari fakta
                                                   yang terdiri dari sejumlah orang yang mempunyai kemampuan,
                                                   sehingga sesungguhnya dapat menjadi pengurang rasa sakit bagi
                                                   kaum pergerakan untuk tetap berada pada garis perjuangannya. Hal ini
                                                   dibatalkan dengan tegas oleh Thamrin dalam pidatonya yang berbahasa
                                                   Indonesia, sebagai berikut:


                                                                    “Dalam memori van Antwoord (memori
                                                               jawaban) pemerintah menerangkan motie-Wiwoho
                                                               dan motie-Soetardjo minta mengadakan commissie,
                                                               sekarang pemerintah telah mengadakan commissie:
                                                               mengapa ra’yat Indonesia masih goesar tidak
                                                               membantoe (Soetardjo interjects: ‘Rewel’), Boekan
                                                               sadja rewel. Saja kira dasarnja commissie visman
                       Semangat Mei                            tidak sesoeai dengan yang diminta oleh motie

                    1940 setidaknya                            Wiwoho dan motie Soetardjo, sebab tindakan jang
                             bagi para                         diadakan itoe memboeang tempo sadja.” 497

                     nasionalis yang
                                                         Maka, seperti yang telah disampaikan oleh Wiwoho beberapa
                    duduk di dewan                 bulan sebelumnya, jurang antara kaum nasionalis dengan pemerintah

                      hanyalah masa                sulit untuk dijembatani. Di samping karena adanya perbedaan
                  yang pendek saja.                persepsi antara Barat dan Timur, Pemerintah Kolonial tidaklah bekerja
                                                   berdasarkan norma yang diterimanya sendiri mengenai demokrasi.
                                                   Perdana Menteri Belanda yang baru, Gerbrandy, belakangan ini telah
                                                   mengabaikan demokrasi Barat, sehingga mengarahkan struktur
                                                   pemerintahan kepada bentuk yang lebih otoriter. 498
                                                         Pemerintah Kolonial Hindia Belanda begitu menentang, menolak
                                                   penggantian kata “Nederlands Indies” dengan “Indonesia”, dan dalam
                                                   waktu yang sama menganjurkan penggunaan kata “Inlander” (Pribumi).


                                                   496  Handelingen Voksraad 1940-1941, hlm. 558
                                                   497   Handelingen Volksraad 1940-1941, hlm. 784
                                                   498  Handelingen Volksraad 1940-1941, hlm. 1235



                                       dpr.go.id   230





         A BUKU SATU DPR 100 BAB 03 CETAK.indd   230                                                               11/18/19   4:50 AM
   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238