Page 97 - BUKU RINGKASAN KINERJA DPR RI

Putusan Tidak Dapat Diterima: 25 Perkara

1. Perkara Nomor 16/PUU-XVII/2019 mengenai Permohonan Pengujian
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
2. Perkara Nomor 28/PUU-XVII/2019 mengenai Permohonan Pengujian
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Perkara Nomor 29/PUU-XVII/2019 mengenai Permohonan Pengujian
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Perkara Nomor 35/PUU-XVII/2019 mengenai Permohonan Pengujian
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi
Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi
Irian Barat.

5. Perkara Nomor 40/PUU-XVII/2019 mengenai Permohonan Pengujian
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
6. Perkara Nomor 43/PUU-XVII/2019 mengenai Permohonan Pengujian
Penggunaan Frasa dan Kata yang Dipakai pada Penyusunan Undang-
Undang Dasar 1945 serta Peraturan Perundangan yang di Bawahnya
dengan Menggunakan Rujukan Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai
Sumber Penggunaan Kata serta Frasa.
7. Perkara Nomor 45/PUU-XVII/2019 mengenai Permohonan Pengujian
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik.
8. Perkara Nomor 52/PUU-XVII/2019 mengenai Permohonan Pengujian
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

9. Perkara Nomor 53/PUU-XVII/2019 mengenai Permohonan Pengujian
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum
Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang
Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan
Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.
10. Perkara Nomor 57/PUU-XVII/2019 mengenai Permohonan Pengujian
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
11. Perkara Nomor 63/PUU-XVII/2019 mengenai Permohonan Pengujian
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
12. Perkara Nomor 65/PUU-XVII/2019 mengenai Permohonan Pengujian
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, dan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal
Dalam Negeri.

90 LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2019-2020