Page 99 - BUKU RINGKASAN KINERJA DPR RI

24. Perkara Nomor 19/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
25. Perkara Nomor 26/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.
Putusan Gugur: 1 Perkara
Perkara Nomor 64/PUU-XVII/2019 mengenai Permohonan Pengujian
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan.
Penetapan Ditarik Kembali: 6 Perkara

1. Perkara Nomor 50/PUU-XVII/2019 mengenai Permohonan Pengujian
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Perkara Nomor 60/PUU-XVII/2019 mengenai Permohonan Pengujian
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(KUHAP).
3. Perkara Nomor 61/PUU-XVII/2019 mengenai Permohonan Pengujian
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1985 Tentang Mahkamah Agung, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
4. Perkara Nomor 81/PUU-XVII/2019 mengenai Permohonan Pengujian
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum
Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (KUHAP).
5. Perkara Nomor 25/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan
Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.
6. Perkara Nomor 30/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
Keterangan:

a. Pada Tahun Sidang 2019-2020 ada 58 Perkara
b. Perkara Tahun 2018 berjumlah 102 Perkara
• Yang telah diputus sebelumnya berjumlah 99 Perkara.
• Yang diputus pada Tahun Sidang 2019-2020 berjumlah 3 Perkara.
c. Perkara Tahun 2019 berjumlah 85 Perkara.
• Yang telah diputus sebelumnya berjumlah 33 Perkara.
• Yang diputus pada Tahun Sidang 2019-2020 berjumlah 38 Perkara (data per tanggal 20
Juli 2020).
d. Perkara Tahun 2020 berjumlah 62 Perkara (data per tanggal 20 Juli 2020).
• Yang diputus pada Tahun Sidang 2019-2020 berjumlah 17 Perkara (data per tanggal 20
Juli 2020).

92 LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2019-2020