Page 137 - BUKU BERKARYA DI TENGAH PANDEMI
P. 137
BERKARYA DI TENGAH PANDEMI
SATU TAHUN KINERJA M. AZIS SYAMSUDDIN
WAKIL KETUA DPR RI BIDANG KORPOLKAM
yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan kepentingan
rakyat maka itu dibutuhkan,” kata Hanif.
“Namun jika DPR RI menggantinya hanya lebih mementingkan
kepentingan dirinya dan partainya untuk memudahkan
mereka tanpa mempertimbangkan nilai-nilai demokrasi dan
kepentingan rakyat, tentu tidak perlu regulasi pemilu diubah,”
tegasnya.
Kodifikasi UU Politik
Terkait perlunya kodifikasi Undang-undang (UU) politik,
menurut Azis, hal itu sangat terbuka dilakukan. “Bisa
saja. Enggak ada masalah. Supaya sinergi semuanya. Cuma
tinggal dibahas dengan parpol, diteruskan ke fraksi-fraksi ke
Komisi II,” kata Azis.
Sekretaris Fraksi Partai Nasdem DPR RI, Saan Mustofa,
mengatakan, Fraksi Nasdem tengah melakukan kajian
kodifikasi UU Pemilu, Parpol, dan Pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada). “Nanti apa penamaanya UU politik atau apa nanti
ketika saat pembahasan revisi UU pemilu itu yang akan kita
bicarakan,” kata Saan.
Wakil Ketua Komisi II tersebut menjelaskan penyatuan UU
itu dikarenakan banyaknya kesamaan. “Jadi kita ingin supaya
publik mudah memahami tidak terlalu rumit menjadi lebih
sederhana, dan juga tidak terjadi tumpang tindih satu sama
yang lain,” ucap Saan Mustofa.
128
