Page 133 - BUKU BERKARYA DI TENGAH PANDEMI
P. 133
BERKARYA DI TENGAH PANDEMI
SATU TAHUN KINERJA M. AZIS SYAMSUDDIN
WAKIL KETUA DPR RI BIDANG KORPOLKAM
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Gerakan Nasional
Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Yusuf Muhammad Martak
bersyukur pimpinan DPR RI merespons tuntutan pihaknya
dengan berjanji untuk menghentikan pembahasan RUU HIP.
Ia pun meminta agar DPR RI dan pemerintah tidak saling
melempar tanggung jawab terkait dengan mekanisme
penghentiaan pembahasan RUU HIP.
“Sekarang ada di pemerintah, lucunya beberapa hari lalu
pemerintah menyatakan ada di DPR RI. Nanti kalau sudah
masuk di pemerintah, pemerintah akan menunda jadi masih
mau main kucing-kucingan,” kata Yusuf.
Ormas yang tercatat masuk dalam rombongan demonstran
tersebut antara lain Front Pembela Islam (FPI), PA 212, GNPF
Ulama, serta ormas Islam lainnya.
Dalam aksinya, mereka menolak konsep Trisila dan Ekasila
dalam RUU HIP yang diinisasi oleh Badan Legislasi (Baleg)
DPR RI, dan menilai RUU ini bentuk kebangkitan komunisme.
Sejumlah pihak juga mengkritik poin-poin dalam draf RUU
HIP yang dianggap justru mendegradasi Pancasila.
Senada, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tegas meminta
pemerintah tak melanjutkan pembahasan RUU HIP karena
berpotensi memicu konflik dan menghidupkan kembali sistem
di era Orde Baru yang kuat mengontrol masyarakatnya.
Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Pemerintah tak
bisa menunda RUU HIP ini karena merupakan usulan DPR
124
