Page 160 - BUKU BERKARYA DI TENGAH PANDEMI
P. 160
Dr. Fadli Zon, M.Sc
STRATEGI KORPOLKAM 2020
spesifik mengenai teknis penyelenggaraan dan sanksi kepada
pasangan kontestan calon kepada kepala daerah. Karena itu,
Azis menegaskan, perppu ini harus bisa menerapkan sanksi
tegas kepada para calon kepala daerah yang melanggar
protokol kesehatan sehingga bisa menyelamatkan masyarakat.
“Jangan sampai pilkada serentak menjadi klaster penyebaran
COVID-19. Keselamatan dan kesehatan masyarakat adalah hal
yang utama,” ujar Azis pada Senin (21/9).
Azis memastikan DPR RI akan mendukung sepenuhnya perppu
tersebut, sebagai prioritas dalam meningkatkan kedisiplinan
terkait tahapan-tahapan Pilkada Serentak. “Kesuksesan
Pilkada Serentak akan terjadi bila kita semua patuh pada aturan
dan memiliki kesadaran individu maupun berkelompok,” jelas
politikus Partai Golkar itu. Sebelumnya diberitakan, Menteri
Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah masih
mengkaji dua pililhan apakah akan menerbitkan perppu atau
merevisi peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), terkait
Pilkada Serentak. Untuk perppu juga masih dikaji, apakah yang
mengatur Covid-19 secara keseluruhan mulai pencegahan,
penanganan dan penegakan hukum, atau yang terbatas pada
penegakan protokol kesehatan dalam Pilkada Serentak 2020
saja. Namun, bila bukan perppu, maka dipertimbangkan untuk
merevisi PKPU.
151
