Page 162 - BUKU BERKARYA DI TENGAH PANDEMI
P. 162
Dr. Fadli Zon, M.Sc
STRATEGI KORPOLKAM 2020
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
untuk perbaikan kepatuhan terhadap protokol kesehatan
atau perbaikan pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah
(Pilkada) 2020. Hal yang baru, kedua Perppu tersebut juga akan
memuat aturan terkait penegakan hukum atas pelanggaran
yang terjadi selama pilkada berlangsung. “Kalau opsi Perppu
itu ada dua macam, opsi satunya adalah Perppu yang mengatur
keseluruhan mengenai masalah COVID-19, mulai pencegahan,
penanganan, dan penegakan hukum. Atau yang kedua, Perppu
spesifik hanya masalah protokol COVID-19 untuk Pilkada dan
pemilihan kepala desa,” ujar Mendagri dalam seminar nasional
yang berlangsung secara daring, Minggu.
Mendagri mengatakan pemerintah akan mengatur sejauh mana
keterlibatan Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu),
meliputi Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan Agung dalam
menjalankan proses penegakan hukum terkait pelanggaran-
pelanggaran protkes yang terjadi sehingga diharapkan
penanganannya akan lebih objektif. Selama ini, kata
Mendagri, kalau penegakan hukum berasal dari Satuan Polisi
Pamong Praja (Satpol PP) saja, maka terasa kurang maksimal
efektivitasnya. Karena itu, keterlibatan institusi penegak
hukum yang memiliki jejaring hingga ke daerah-daerah perlu
dilibatkan dalam mendukung kepatuhan terhadap protokol
COVID-19.
153
