Page 25 - BUKU BERKARYA DI TENGAH PANDEMI
P. 25
Dr. Fadli Zon, M.Sc
TANTANGAN KORPOLKAM 2020
Kepastian hukum merupakan instrumen penting dalam
menjamin keselamatan tenaga kesehatan sehingga pemerintah
tidak dapat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap
penugasan tenaga kesehatan. Terlebih jika melihat peraturan
perundang-undangan mengenai tenaga kesehatan nampaknya
belum ada yang mengatur penjaminan kepastian hukum
bagi tenaga kesehatan sekalipun sudah ada Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
Oleh karena itu, Pemerintah perlu menerbitkan peraturan
pelaksanaan dan petunjuk teknis Undang-Undang tentang
Tenaga kesehatan dan undang-undang lainnya yang mengatur
tentang pelindungan hukum dan keselamatan kerja bagi
tenaga kesehatan. Sejalan dengan hal tersebut, Ketua
12
Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, menyatakan bahwa
jumlah dokter spesialis paru terbatas, hal ini harus diupayakan
oleh pemerintah dengan mengadakan kebijakan lebih lanjut
agar jumlah kasus infeksi tidak membuat kewalahan tenaga
Kesehatan. Ini dilakukan untuk memutus mata rantai
penyebaran virus seperti dengan melakukan pengadaan
karantina parsial dan social distancing. 13
Kebijakan Lockdown oleh Pemerintah Pusat
Kewenangan l c n berdasarkan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan merupakan
12 Harif Fadhillah dkk, “Regulation of Health Workers in the Legistlation and the Principle of Legal
Certainty, Soepra urnal Hukum Kesehatan, Vol. 0 No. 1, 2019, hal. 161
13 Amirullah dkk, abah Corona, Dokter Spesialis Paru di Indonesia Cuma 1.10 orang, 2020, dimuat
dalam https://nasional.tempo.co/read/1322827/wabah-corona-dokter-spesialis-paru-di-
indonesia-cuma-1-106-orang, diakses tanggal 19 September 2020.
15
