Page 28 - BUKU BERKARYA DI TENGAH PANDEMI
P. 28
BERKARYA DI TENGAH PANDEMI
SATU TAHUN KINERJA M. AZIS SYAMSUDDIN
WAKIL KETUA DPR RI BIDANG KORPOLKAM
penanganan penyebaran COVID-19 di Indonesia, sudah
banyak kebijakan yang diterbitkan. Beberapa Kementerian
antara lain Kemendagri, Kementerian Keuangan, Kementerian
Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(PAN-RB), Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah, telah menerbitkan sejumlah
aturan, mendahului terbitnya Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilisasi Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
(COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman
yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan.
PERPPU ini ditetapkan dan diundangkan pada 31 Maret 2020,
yang berisi 5 Bab. Bab I Ruang Lingkup; Bab II Kebijakan
Keuangan Negara; Bab III Kebijakan Stabilitas Sistem
Keuangan; Bab IV Ketentuan Sanksi; dan Bab V Penutup.
PERPPU tersebut terdiri atas 29 pasal. Masih pada tanggal
yang sama, yaitu 31 Maret 2020, Presiden RI menerbitkan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Peraturan
Pemerintah (PP) ini hanya berisi 7 (tujuh) pasal.
Dalam diktum mengingat disebutkan rujukan PP tersebut
adalah Pasal 5 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Selain itu,
juga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007
18
