Page 25 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TS 2022-2023
P. 25
DPR MENGAWAL DEMOKRASI
MENUJU INDONESIA MAJU
Kinerja fungsi legislasi DPR RI merupakan amanat konstitusi Pasal 20A ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945. DPR RI terus berupaya menghasilkan produk legislasi yang berkualitas
mengingat pelaksanaan fungsi legislasi langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
Oleh karena itu, dalam proses pembentukan setiap produk legislasi, DPR RI senantiasa
memberikan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi yang seluas-luasnya melalui
berbagai kegiatan, seperti rapat dengar pendapat (RDP), rapat dengar pendapat
umum (RDPU), kunjungan kerja (kunker), seminar, lokakarya, dan diskusi. Masyarakat
memiliki hak untuk memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap
tahapan pembentukan undang-undang yang dapat dilakukan secara daring dan/atau
luring. Berbagai masukan dari masyarakat akan menjadikan undang-undang yang
dihasilkan DPR RI bersama Pemerintah sebagai produk legislasi yang memiliki nilai
keadilan, kepastian hukum, dan tentunya kemanfaatan. Nilai kemanfaatan dari produk
legislasi inilah yang diharapkan terwujud dari sejumlah RUU yang dihasilkan selama
Tahun Sidang 2022-2023.
“Sejak awal periode keanggotaan Tahun
2019–2024, DPR RI mengedepankan
pembahasan undang-undang secara
hati-hati dan tidak terburu-buru,
mengutamakan kualitas daripada
kuantitas. Untuk mewujudkan hal
tersebut, DPR RI membuka ruang
seluas-luasnya untuk menerima
masukan publik dan elemen bangsa.”
DR. (H.C.) Puan Maharani, Ketua DPR RI
Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2022–2023 23
