Page 30 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TS 2022-2023

Rapat Kerja Komisi I DPR RI dalam rangka
pembacaan pendapat akhir mini fraksi
terhadap RUU tentang Pelindungan Data
Pribadi (7 September 2022)

a. RUU TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI

Pada Tahun Sidang 2022–2023 DPR RI menyetujui pengesahan RUU tentang
Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) sebagai undang–undang. Pengesahan tersebut
dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 20 September 2022. RUU PDP
terdapat dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 dan Tahun 2023 sebagai RUU
usulan Pemerintah. RUU PDP disahkan dan diundangkan pada tanggal 17 Oktober
2022 oleh Presiden Joko Widodo menjadi Undang–Undang Nomor 27 Tahun 2022
tentang Pelindungan Data Pribadi.

Pengesahan RUU PDP dilatarbelakangi oleh situasi pelindungan data pribadi yang
masih minim sehingga masyarakat sangat menantikan lahirnya undang-undang yang
memberikan perlindungan terhadap data pribadi. Perkembangan teknologi informasi
dan komunikasi telah dimanfaatkan secara luas dalam berbagai aspek kehidupan,
seperti perdagangan/bisnis, pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan. Pemanfaatan
teknologi ini mempermudah pengumpulan data pribadi dan berdampak pada
perpindahan data pribadi warga negara Indonesia dari satu pihak ke pihak lainnya. Jika
tidak diatur dengan tanggung jawab dan perlindungan hukum yang memadai, hal ini
dapat mengancam hak konstitusional warga negara Indonesia sebagai subjek data
pribadi dan menyebabkan kerugian nyata, baik dari segi materi maupun immateri.

Tujuan pengesahan RUU PDP adalah untuk memberikan perlindungan yang memadai
terhadap data pribadi setiap warga negara Indonesia dan meningkatkan kepercayaan
masyarakat dalam memberikan data pribadi untuk berbagai kepentingan masyarakat
yang lebih luas, tanpa penyalahgunaan atau pelanggaran atas hak pribadi mereka.
RUU ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara hak individu dan hak
masyarakat yang diwakili oleh negara. Pengaturan mengenai pelindungan data pribadi
ini dianggap akan berkontribusi besar terhadap terciptanya ketertiban dan kemajuan
dalam masyarakat pada era informasi. Pengesahan RUU PDP ini juga bertujuan untuk
meningkatkan efektivitas pelindungan data pribadi di Indonesia dengan menghindari
tumpang tindihnya ketentuan hukum tentang pelindungan data pribadi.

28 Kinerja Legislasi