Page 31 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TS 2022-2023

DPR MENGAWAL DEMOKRASI
MENUJU INDONESIA MAJU

Butuh proses yang panjang hingga RUU PDP ini menjadi undang–undang. Proses
pembahasannya pun dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat, yang di
antaranya dilakukan melalui:

1) RDPU dengan pakar/akademisi pada tanggal 1 Juli 2020, yang dihadiri oleh
beberapa pakar akademisi seperti Agus Sudibyo; Dr. Edmon Makarim, S.Kom.,
S.H., LL.M.; Dr. Sinta Dewi Rosadi, S.H., LL.M.; Ir. Nonot Harsono, M.T.; dan Dr.
Sih Yuliana Wahyuningtyas. Dalam RDPU tersebut, para pakar/akademisi
membahas mengenai ketersediaan dan keterbukaan data pribadi dalam
perspektif jurnalistik, prinsip dan konsep pelindungan data pribadi, politik
hukum pelindungan data pribadi, jaminan pelindungan data pribadi dan data
finansial, serta prinsip dan konsep pelindungan data pribadi dalam perspektif
internasional.

2) RDPU dengan beberapa perwakilan organisasi pada tanggal 6 Juli 2020,
yaitu dengan Ketua Umum Perhimpunan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh
Indonesia (PERSI), Ketua Umum iDea (Asosiasi E-Commerce Indonesia), Ketua
Umum Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), dan Kepala Kantor Perwakilan
US-ASEAN Business Council di Indonesia. Pada RDPU ini dibahas beberapa
materi mengenai prinsip dan konsep pelindungan data kesehatan sebagai
jaminan atas pelindungan data pribadi dan data finansial untuk membangun
kepercayaan masyarakat, serta prinsip dan konsep pelindungan data pribadi
dalam perspektif bisnis internasional.

3) RDPU dengan Koordinator Koalisi Advokasi Pelindungan Data Pribadi, Ketua
Umum Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), dan
Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada
tanggal 9 Juli 2020. Dalam RDPU ini, para narasumber membahas mengenai
prinsip dan konsep pelindungan data pribadi, strategi pelindungan data pribadi
pengguna provider, layanan internet, dan layanan telekomunikasi lainnya di
Indonesia.

Terkait dengan materi RUU PDP, Komisi I dalam pembahasannya bersama Pemerintah
telah memutuskan bahwa undang-undang ini akan berlaku bagi setiap orang, badan
publik, dan organisasi internasional yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana
diatur dalam RUU PDP. Secara umum, RUU PDP mengatur tentang pelindungan
data pribadi, namun tidak membahas mengenai informasi pribadi. Komisi I juga telah
memutuskan pemilik data pribadi sebagai subjek data pribadi yang semua hak atas
data pribadinya akan dilindungi oleh undang–undang PDP. RUU PDP juga menetapkan
jenis data pribadi yang terkait dengan data pribadi yang bersifat spesifik dan data
pribadi yang bersifat umum. RUU PDP juga mengatur hal utama terkait dengan hak
subjek data pribadi, pemrosesan data pribadi, dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh
pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi.

Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2022–2023 29