Page 35 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TS 2022-2023

DPR MENGAWAL DEMOKRASI
MENUJU INDONESIA MAJU

Sementara itu, Buku Kedua mengatur tentang tindak pidana. Pengaturan mengenai
pelanggaran yang sebelumnya diatur dalam Buku Kedua tentang Pelanggaran dalam
wetboek van strafrechts telah dihapuskan, tetapi beberapa substansinya dipindahkan
secara selektif ke dalam Buku Kedua KUHP yang baru. Sebagai undang–undang
kodifikasi dan unifikasi, Buku Kedua tidak hanya memuat tindak pidana dari wetboek
van strafrechts secara selektif, tetapi juga mencakup berbagai tindak pidana di luar
wetboek van strafrechts dan perkembangan pengaturannya. Perumusan tindak
pidana dalam Buku Kedua dilakukan dengan memprioritaskan prinsip-prinsip United
Nations Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or
Punishment yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang
Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment
or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman
Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia).

d. RUU TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM MENJADI UNDANG-UNDANG

DPR RI menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum menjadi Undang–Undang (Perppu Pemilu). Rapat Paripurna untuk pengesahan
dilakukan pada tanggal 4 April 2023. Pengesahan Perppu ini merupakan tindakan nyata
untuk memenuhi komitmen penyelenggaraan Pemilu 2024 sesuai dengan jadwal yang
telah ditetapkan sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Februari 2024. Proses pembahasan
RUU tentang Penetapan Perppu Pemilu dimulai dengan Surat Presiden Nomor R.01/
PRES/01/2023 tanggal 9 Januari 2023. Surat tersebut menugaskan Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,
Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Agama, dan Menteri Hukum dan HAM sebagai
perwakilan pemerintah dalam pembahasan RUU tentang Penetapan Perppu Pemilu.

RUU tentang Penetapan Perppu Pemilu dibuat dengan tujuan untuk memberikan dasar
hukum yang lebih solid dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 sehingga pelaksanaannya
dapat berlangsung dengan lancar, sukses, dan demokratis. Pembentukan empat
daerah baru di wilayah Papua, yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah,
Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya, berdampak pada beberapa
ketentuan dalam tahapan Pemilu tahun 2024. Beberapa ketentuan yang terpengaruh
meliputi pembentukan KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi, persyaratan Partai Politik
peserta pemilu di provinsi baru, penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPR,
DPRD provinsi, dan penetapan calon anggota DPRD provinsi di provinsi baru, untuk
mengantisipasi dampak pemekaran terhadap pelaksanaan tahapan Pemilu tahun 2024.
Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan langkah luar biasa untuk segera menetapkan
dasar hukum penyelenggaraan Pemilu tahun 2024.

Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2022–2023 33