Page 40 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TS 2022-2023

h. RUU TENTANG KESEHATAN

Pada MP V Tahun Sidang 2022–2023, DPR RI menyetujui pengesahan RUU tentang
Kesehatan menjadi Undang-Undang. Pengesahan ini berlangsung dalam Rapat
Paripurna DPR RI tanggal 11 Juli 2023. RUU tentang Kesehatan termasuk dalam
Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 dan Tahun 2023 sebagai RUU yang diusulkan
oleh DPR RI. Pembahasannya dimulai setelah Surat Presiden RI dengan Nomor
R.16/PRES/03/2023 tanggal 9 Maret 2023 menugaskan beberapa menteri sebagai
perwakilan pemerintah untuk membahas RUU Kesehatan bersama DPR RI.

Pembangunan kesehatan nasional mengalami disrupsi besar-besaran akibat pandemi
Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Pandemi ini berdampak luas pada berbagai aspek
masyarakat dan meningkatkan tantangan dalam peningkatan kualitas kesehatan
masyarakat. Dalam kondisi ini, penyelenggaraan kesehatan di Indonesia dan seluruh
dunia harus melakukan penyesuaian. Berbagai permasalahan di bidang kesehatan,
seperti dominasi pendekatan kuratif dalam pelayanan kesehatan, ketersediaan dan
distribusi sumber daya kesehatan, kemandirian farmasi dan alat kesehatan, aspek
pembiayaan kesehatan, dan pemanfaatan teknologi yang belum optimal, menyadarkan
akan pentingnya pengaduan sistem kesehatan nasional melalui transformasi sistem
kesehatan di Indonesia.

Pembangunan sistem kesehatan yang mengalami transformasi memerlukan dasar
regulasi yang kuat dan komprehensif untuk mengatasi berbagai permasalahan
kesehatan. Pembenahan regulasi di bidang kesehatan juga diperlukan untuk
memastikan struktur undang-undang tidak tumpang tindih dan saling bertentangan.
Untuk itu, diperlukan sinkronisasi dari berbagai undang-undang terkait kesehatan
dengan menggunakan metode omnibus.

Proses pembahasan RUU tentang Kesehatan melibatkan seluruh pemangku
kepentingan dan masyarakat agar partisipasi dari setiap elemen masyarakat dapat
bermakna. Beberapa kegiatan yang dilakukan meliputi konsultasi publik pada tanggal
11–12 April 2023 dengan melibatkan berbagai organisasi profesi (IDI, IDAI, IBI, PPNI, IAI,

“Kehadiran Undang-Undang tentang

Kesehatan yang baru diharapkan dapat

meningkatkan pelayanan kesehatan
bagi rakyat.”

DR. (H.C.) Puan Maharani, Ketua DPR RI

38 Kinerja Legislasi