Page 43 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TS 2022-2023

DPR MENGAWAL DEMOKRASI
MENUJU INDONESIA MAJU

Martin Manurung, Wakil Ketua Komisi VI menyampaikan Laporan
Hasil Pembicaraan Tingkat I RUU tentang Perjanjian Kemitraan
Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dengan Korea Selatan menjadi
undang-undang pada Rapat Paripurna DPR RI (30 Agustus 2022)

j. RUU TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF
ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK
KOREA (COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF KOREA)

RUU ini merupakan RUU Kumulatif Terbuka yang diajukan Presiden melalui Surat Nomor
R-20/Pres/04/2022 tanggal 27 April 2022. Pimpinan DPR RI menugaskan Komisi VI
untuk membahas RUU tersebut bersama Pemerintah berdasarkan Surat Nomor T/584/
PW.01/05/2022 tanggal 25 Mei 2022. Dalam proses pembahasannya, Komisi VI DPR
RI telah melakukan berbagai kegiatan dan Rapat Kerja dengan Pemerintah, termasuk
dengan Menteri Perdagangan, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Luar Negeri.
Pengambilan Keputusan Tingkat I dan penandatanganan RUU ini terjadi dalam Rapat Kerja
Komisi VI pada 5 Juli 2022. RUU tersebut kemudian disetujui bersama oleh DPR RI dan
Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 30 Agustus 2022. Akhirnya, RUU ini telah
disahkan dan diundangkan oleh Presiden pada 22 September 2022, menjadi Undang–
Undang Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengesahan Pengesahan Perjanjian Kemitraan
Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik
Korea (Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of
the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea).

Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi dengan Pemerintah Korea dilakukan untuk
meningkatkan kerja sama ekonomi secara komprehensif antara Republik Indonesia
dan Republik Korea. Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea
telah menandatangani Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah
Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea pada 18 Desember 2020 di Seoul,
Republik Korea. Implementasi Perjanjian tersebut diharapkan akan memberikan manfaat
lebih bagi Indonesia, seperti perluasan akses pasar dan ekspor produk barang/jasa ke
Republik Korea, peningkatan produk domestik bruto dan daya saing produk Indonesia,
penguatan industri dalam negeri, peningkatan arus investasi ke Indonesia, pengembangan
kualitas sumber daya manusia untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional Indonesia
setelah pandemi Covid-19, dan peningkatan neraca perdagangan Indonesia.

Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2022–2023 41