Page 44 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TS 2022-2023

Anggota Komisi I DPR RI, Sugiono, menyampaikan Laporan RUU
tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah
Republik Fiji pada Rapat Paripurna DPR RI (6 Desember 2022).

k. RUU TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FIJI TENTANG KERJA SAMA BIDANG
PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC
OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF FIJI CONCERNING
COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE)

RUU ini merupakan RUU Kumulatif Terbuka yang dibahas oleh Komisi I DPR RI.
Pengambilan Keputusan Tingkat I dan penandatanganan RUU terjadi dalam Rapat
Kerja Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 28 November 2022. RUU tersebut
disetujui bersama DPR RI dan Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 6
Desember 2022. Akhirnya, RUU ini telah disahkan dan diundangkan oleh Presiden pada
3 Januari 2023, menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengesahan
Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji
tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of the
Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Fiji Concerning Cooperation
in the Field of Defence).

Pengesahan Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and
the Government of the Republic of Fiji Concerning Cooperation in the Field of Defence
penting untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan antara Pemerintah
Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji. Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Republik Fiji telah menandatangani persetujuan tersebut pada tanggal 29
September 2017 di Jakarta, Indonesia.

Hubungan luar negeri Indonesia yang didasarkan pada politik bebas aktif adalah salah
satu upaya untuk mencapai tujuan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
seperti yang tercantum dalam alenia keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan
untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,
dan keadilan sosial.

42 Kinerja Legislasi