Page 49 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TS 2022-2023
P. 49

Wakil Ketua DPR RI, Lodewijk F.
            Paulus, menerima penyampaian
            tanggapan pemerintah terhadap                                DPR MENGAWAL DEMOKRASI
            pemandangan umum fraksi atas                                    MENUJU INDONESIA MAJU
            RUU tentang APBN TA 2023
            pada Rapat Paripurna DPR RI,
                 (30 Agustus 2022)
























                     o. RUU  TENTANG  ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  TAHUN
                     ANGGARAN 2023

                     RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (RUU
                     APBN TA 2023) telah resmi menjadi Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang
                     Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, setelah disahkan
                     oleh Presiden Joko Widodo pada 27 Oktober 2022. RUU ini merupakan RUU Kumulatif
                     Terbuka usulan Pemerintah. DPR RI bersama Pemerintah menyetujui RUU ini untuk
                     disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna tanggal 29 September 2022.


                     Proses pembahasan RUU APBN TA 2023 melibatkan DPR bersama Pemerintah, dengan
                     mempertimbangkan masukan DPD sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan
                     DPD Nomor 7/DPD RI/I/2022–2023, tanggal 13 September 2022. Pembahasan RUU
                     ini dilaksanakan dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/
                     PUU-XI/2013 tanggal 22 Mei 2014.

                     RUU  APBN  TA 2023 difokuskan pada lima agenda utama. Pertama, penguatan
                     sumber daya manusia unggul dengan meningkatkan kualitas pendidikan, sistem
                     kesehatan, dan reformasi sistem perlindungan sosial. Kedua, akselerasi pembangunan
                     infrastruktur pendukung transformasi  ekonomi,  terutama di sektor energi, pangan,
                     konektivitas, dan teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, pemantapan efektivitas
                     implementasi  reformasi  birokrasi  dan  simplifikasi  regulasi.  Keempat,  pelaksanaan
                     revitalisasi industri dengan mendorong hilirisasi untuk peningkatan aktivitas ekonomi
                     yang bernilai tambah tinggi dan berbasis ekspor. Kelima, mendorong pembangunan
                     dan pengembangan ekonomi hijau.


                     Dengan keputusan tersebut, diharapkan bahwa Undang–Undang APBN TA 2023 akan
                     mampu mengakselarasi pertumbuhan ekonomi serta memberikan dampak positif
                     bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.




                                                                 Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang  2022–2023  47
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54