Page 49 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TS 2022-2023
P. 49
Wakil Ketua DPR RI, Lodewijk F.
Paulus, menerima penyampaian
tanggapan pemerintah terhadap DPR MENGAWAL DEMOKRASI
pemandangan umum fraksi atas MENUJU INDONESIA MAJU
RUU tentang APBN TA 2023
pada Rapat Paripurna DPR RI,
(30 Agustus 2022)
o. RUU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN
ANGGARAN 2023
RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (RUU
APBN TA 2023) telah resmi menjadi Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, setelah disahkan
oleh Presiden Joko Widodo pada 27 Oktober 2022. RUU ini merupakan RUU Kumulatif
Terbuka usulan Pemerintah. DPR RI bersama Pemerintah menyetujui RUU ini untuk
disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna tanggal 29 September 2022.
Proses pembahasan RUU APBN TA 2023 melibatkan DPR bersama Pemerintah, dengan
mempertimbangkan masukan DPD sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan
DPD Nomor 7/DPD RI/I/2022–2023, tanggal 13 September 2022. Pembahasan RUU
ini dilaksanakan dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/
PUU-XI/2013 tanggal 22 Mei 2014.
RUU APBN TA 2023 difokuskan pada lima agenda utama. Pertama, penguatan
sumber daya manusia unggul dengan meningkatkan kualitas pendidikan, sistem
kesehatan, dan reformasi sistem perlindungan sosial. Kedua, akselerasi pembangunan
infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, terutama di sektor energi, pangan,
konektivitas, dan teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, pemantapan efektivitas
implementasi reformasi birokrasi dan simplifikasi regulasi. Keempat, pelaksanaan
revitalisasi industri dengan mendorong hilirisasi untuk peningkatan aktivitas ekonomi
yang bernilai tambah tinggi dan berbasis ekspor. Kelima, mendorong pembangunan
dan pengembangan ekonomi hijau.
Dengan keputusan tersebut, diharapkan bahwa Undang–Undang APBN TA 2023 akan
mampu mengakselarasi pertumbuhan ekonomi serta memberikan dampak positif
bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2022–2023 47