Page 54 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TS 2022-2023

Selama Masa Persidangan V Tahun 2022–2023, pembicaraan tingkat I terkait
RUU Pengesahan Konvensi Internasional tentang Pelindungan Semua Orang dari
Penghilangan Paksa dan RUU Persetujuan Kerja Sama di Bidang Pertahanan dengan
Pemerintah Republik India, belum selesai. Pengesahan kedua RUU pengesahan
konvensi internasional tersebut harus segera diupayakan oleh DPR RI dan Pemerintah,
karena sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia berkewajiban untuk
segera melaksanakan perjanjian internasional yang telah disepakati. Setelah kedua
RUU ini disahkan, pelaksanaan perjanjian internasional tersebut dapat dilakukan
dengan efektif.

“Pembentukan RUU EBET mempunyai arti penting karena
sangat dibutuhkan untuk perbaikan tata kelola Energi
Baru dan Energi Terbarukan di lndonesia, mengingat
Energi Baru dan Energi Terbarukan sebagai sumber daya
alam strategis merupakan cabang produksi yang penting
bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak yang
pengelolaannya harus untuk sebesar-besar kemakmuran

dan kesejahteraan bagi rakyat.”
Bambang Haryadi, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI

3. RUU DALAM TAHAP PENYUSUNAN

Pada Tahun Sidang 2022-2023 terdapat 51 RUU berada dalam tahap penyusunan di DPR,
sebagaimana terdapat dalam Lampiran IV, dengan komposisi 2 RUU akan memasuki
tahap Pembicaraan Tingkat I, 29 RUU menunggu Rapat Paripurna persetujuan menjadi
RUU usul DPR, 6 RUU dalam tahap harmonisasi di Badan Legislasi DPR, dan 14 RUU
dalam proses penyusunan draf awal di DPR RI. Status dan proses terhadap RUU dalam
tahapan penyusunan dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran IV. Usulan penyusunan
RUU dari DPR RI dapat berasal dari anggota DPR, komisi, gabungan komisi, Baleg,
atau DPD RI. Sebelum disepakati menjadi menjadi RUU yang secara resmi diajukan
oleh DPR RI, sebuah RUU harus melalui tahap pengharmonisasian, pembulatan,
dan pemantapan konsepsi RUU yang dikoordinasikan oleh Badan Legislasi DPR RI.
Proses tersebut selalu diwarnai oleh berbagai dinamika dan perbedaan pendapat.
Namun, DPR RI memiliki komitmen untuk selalu mengutamakan keberpihakan pada
kepentingan rakyat dan kepentingan nasional. Oleh karena itu, setiap RUU yang
disiapkan oleh DPR RI merupakan upaya maksimal yang bisa dihadirkan dalam rangka
menyiapkan kebutuhan landasan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.

52 Kinerja Legislasi