Page 59 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TS 2022-2023

Tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum fraksi atas
RUU tentang APBN TA 2023 dalam rapat paripurna DPR RI
DPR MENGAWAL DEMOKRASI
(30 Agustus 2022).
MENUJU INDONESIA MAJU

Sementara itu, Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2023, merupakan agenda
pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2020-2024 yang terdiri dari (1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan
yang berkualitas dan berkeadilan; (2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi
kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM)
berkualitas dan berdaya saing; (4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5)
memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan
dasar; (6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan
perubahan iklim; serta (7) memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi
pelayanan publik.

Pembahasan RUU APBN TA 2023 secara resmi dimulai semenjak penyampaian secara
resmi Nota Keuangan dan RUU APBN TA 2023 oleh Presiden Joko Widodo kepada DPR
RI dalam rapat paripurna Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023, pada tanggal
16 Agustus 2023. Kemudian dilanjutkan dengan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas
Nota Keuangan dan RUU APBN TA 2023 yang disampaikan Presiden dan pada rapat
paripurna selanjutnya, kemudian pemerintah menyampaikan Jawaban atas Pandangan
Umum Fraksi tersebut.

Selanjutnya, Badan Anggaran DPR RI dengan pemerintah dan Bank Indonesia
melakukan rapat kerja untuk membahas RUU APBN TA 2023 beserta Nota Keuangannya
yang telah disampaikan oleh Presiden. Untuk menindaklanjuti hasil pembahasan rapat
kerja tersebut, maka diputuskan untuk membentuk panitia kerja (panja) yang terdiri dari
perwakilan masing-masing fraksi dan unsur pemerintah. Terdapat empat panja yang
dibentuk, antara lain (1) Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan; (2)
Panja Belanja Pemerintah Pusat; (3) Panja Transfer ke Daerah; serta (4) Panja Draft RUU.

Setelah dibentuk Panja, maka setiap komisi di DPR RI melakukan rapat kerja dengan
masing-masing mitra kerja. Adapun rapat kerja tersebut membahas terkait asumsi
dasar ekonomi makro, RKA K/L, Pendapatan Negara, dan Pembiayaan APBN. Berikut
beberapa poin penting terkait hasil pembahasan RUU APBN TA 2023.

Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2022–2023 57