Page 62 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TS 2022-2023
P. 62
Pada pembahasan RAPBN TA 2023, DPR RI bersama pemerintah menyepakati harga
minyak mentah atau Indonesian Crude Price (ICP) sebesar USD90 per barel dengan
lifting minyak bumi sebesar 660 ribu barel/hari dan lifting gas bumi 1.100 ribu barel
setara minyak/hari. Asumsi harga minyak mentah pada RAPBN TA 2023 meningkat
cukup tajam yaitu sebesar 42,86% jika dibandingkan dengan RAPBN TA 2022 yang
mencapai USD63 per barel. Begitu juga dengan lifting gas bumi yang mengalami
sedikit kenaikan sebesar 6,18% dibandingkan asumsi tahun sebelumnya. Sementara
itu, untuk asumsi lifting minyak bumi justru mengalami penurunan jika dibandingkan
dengan asumsi pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 6,12%. Hal ini disebabkan kondisi
situasi global di mana perang dan pandemi masih terus terjadi di sejumlah kawasan
yang mengakibatkan terjadinya disrupsi pasokan energi.
Selain asumsi dasar sektor Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Komisi VII dan
pemerintah juga menyepakati anggaran subsidi sektor ESDM. Anggaran subsidi listrik
pada RAPBN TA 2023 mengalami peningkatan sebesar 28,06% dibandingkan dengan
RAPBN tahun sebelumnya. Dari yang sebelumnya sebesar Rp56,48 triliun menjadi
Rp72,58 triliun di RAPBN TA 2023. Begitu juga dengan subsidi BBM dan LPG tabung
3 kg, yang juga mengalami peningkatan pada RAPBN TA 2023, yaitu sebesar 78,39%.
Pada RAPBN TA 2022, subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg tercatat sebesar Rp100,39
triliun, kemudian meningkat menjadi Rp138,34 triliun di RAPBN TA 2023. Peningkatan
signifikan anggaran subsidi pada RAPBN TA 2023 dilakukan untuk menjaga daya beli
masyarakat dan daya saing industri dalam masa pemulihan ekonomi.
Sementara itu, pembahasan asumsi dasar ekonomi makro, serta sasaran dan indikator
pembangunan dilakukan oleh Komisi XI dengan mitra kerjanya, antara lain Kementerian
Keuangan, Bappenas, dan Bank Indonesia, sesuai dengan surat Komisi XI Nomor
B/15421/AG.01.03/08/2022 tanggal 31 Agustus 2022. Hasil dari pembahasan tersebut
antara lain sebagai berikut, Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,3%; Inflasi sebesar 3,6%;
Nilai Tukar sebesar Rp14.800/USD; Suku Bunga SBN 10 Tahun sebesar 7,9%; Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,3 – 6,0%, Tingkat Kemiskinan sebesar 7,5 –
8,5%; Gini Rasio sebesar 0,375 – 0,378; IPM sebesar; 73,31 – 73,49; Nilai Tukar Petani
(NTP) sebesar 105 – 107; dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 107 – 108.
Hasil pembahasan Komisi VII dan XI terkait dengan asumsi dasar ekonomi makro
kemudian disampaikan kepada Banggar DPR RI untuk dibahas dalam penentuan
asumsi dasar ekonomi makro, serta sasaran dan indikator pembangunan sebagai
kerangka kerja (framework) dalam pembahasan RAPBN TA 2023.
Hasil kesepakatan asumsi dasar ekonomi makro serta sasaran dan indikator ekonomi
tahun 2023 pada rapat kerja tersebut kemudian dibahas lebih lanjut di Banggar DPR
RI. Banggar DPR RI kemudian melakukan rapat kerja dengan pemerintah yang diwakili
oleh Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Menteri Hukum dan
HAM, serta Gubernur Indonesia dalam Rangka Pembicaraan Tk.I/Pembahasan RUU
tentang APBN TA 2023 beserta Nota Keuangannya.
60 Kinerja Anggaran
