Page 63 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TS 2022-2023

DPR MENGAWAL DEMOKRASI
MENUJU INDONESIA MAJU

Dalam pembahasan RUU tentang APBN TA 2023 beserta Nota Keuangannya, Banggar
DPR RI dan pemerintah menyoroti tentang perekonomian dunia tahun 2023 yang
dihadapkan dengan berbagai tantangan yang tidak kalah besar dibandingkan dengan
kondisi pandemi Covid-19. Gejolak geopolitik yang eskalatif, inflasi yang persisten,
likuiditas pasar keuangan global yang lebih ketat, serta pasokan pangan dan energi
dunia yang tersendat sehingga mengakibatkan komplikasi pada arah pemulihan
ekonomi global.

Perkembangan ekonomi Indonesia tahun 2023 masih dipengaruhi oleh ketidakpastian
risiko global yang tinggi. Tensi geopolitik yang masih tinggi diperkirakan menjadi risiko
bagi prospek ekonomi global di tahun 2023. Selain itu, tingginya tingkat inflasi yang
berkepanjangan dan diiringi dengan pengetatan kebijakan moneter juga berpotensi
menciptakan stagflasi perekonomian dunia. Sementara itu, potensi krisis pangan dan
energi juga menjadi salah satu risiko yang perlu terus diwaspadai. Meskipun demikian,
dengan fundamental ekonomi makro yang kuat, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia
terus membaik.

Laju inflasi tahun 2023 juga dipengaruhi oleh risiko perlambatan ekonomi dunia dan
pergerakan harga komoditas global. Laju inflasi inti tumbuh seiring dengan aktivitas
ekonomi domestik yang terus membaik di tengah tekanan eksternal yang mulai
melandai. Nilai tukar rupiah tahun 2023 mengalami sedikit pelemahan terutama dipicu
oleh masih adanya tekanan pada kinerja transaksi finansial.

Kinerja pasar obligasi pemerintah masih dibayangi oleh risiko ketidakpastian, khususnya

terkait pengetatan kebijakan moneter global, melemahnya prospek ekonomi dunia
serta tensi geopolitik yang belum mereda. Harga minyak mentah, sebagaimana harga
komoditas global lainnya, sangat dipengaruhi oleh perkembangan perang Rusia-
Ukraina, perkembangan kasus Covid-19 di Tiongkok, dan prospek ekonomi dunia.
Sementara itu, tren penurunan lifting gas diperkirakan masih akan berlanjut disebabkan
laju penurunan produksi alamiah yang lebih cepat hampir di seluruh wilayah kerja
Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Dengan memerhatikan kondisi dan dinamika perekonomian dunia terkini serta
dampaknya terhadap perekonomian domestik, maka berdasarkan hasil kesimpulan
Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah yang Diwakili Menteri
Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Menteri Hukum dan HAM, serta
Gubernur Indonesia dalam Rangka Pembicaraan Tk.I/Pembahasan RUU tentang APBN
TA 2023 beserta Nota Keuangannya, Banggar DPR RI dan pemerintah memutuskan
asumsi dasar ekonomi makro tahun 2023 seperti tergambar pada infografis berikut.

Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2022–2023 61