Page 68 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TS 2022-2023

Secara umum, kebijakan belanja K/L pada tahun 2023 diarahkan untuk: (1)
meningkatkan kualitas belanja yang lebih efisien, efektif, dan produktif; (2)
meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang terampil, produktif, dan
berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan, serta
akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial; (3) melanjutkan pembangunan
infrastruktur prioritas, khususnya pembangunan infrastruktur pendukung peningkatan
pelayanan dasar dan transformasi ekonomi pada bidang energi, pangan, konektivitas,
dan transportasi; (4) melanjutkan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi;
(5) mendukung pelaksanaan revitalisasi industri dengan mendorong hilirisasi untuk
meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi dan berbasis ekspor;
dan (6) mengembangkan ekonomi hijau dengan mengadaptasi teknologi hijau dan
pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT).

Komisi-komisi dan alat kelengkapan DPR RI lainnya telah melakukan pembahasan RKA
bersama mitra kerja sebagai bagian dari peran fungsi anggaran DPR RI. Pembahasan
mengenai RKA ini dilakukan oleh setiap Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dengan
mitra kerjanya selama Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022–2023. Dalam tahap
pembahasan RKA tersebut, pemerintah menyampaikan penjelasan mengenai rencana
kerja, kebutuhan, dan alokasi anggaran dari masing-masing mitra kerja. Namun, DPR
RI menyadari bahwa pelaksanaan fungsi anggaran menghadapi tantangan tersendiri
karena situasi perekonomian yang masih fluktuatif akibat pemulihan dari pandemi
Covid-19 dan ancaman krisis global.

Oleh karena itu, dalam setiap pembahasan RKA dengan mitra kerja, DPR RI selalu
mengingatkan pemerintah untuk penggunaan anggaran lebih efektif dan tepat
sasaran. DPR RI juga mendorong kebijakan dan program yang dapat memberikan
efek multiplikasi (multiplier effect) pada perekonomian nasional dan kesejahteraan
rakyat, serta memastikan kemudahan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan,
perumahan, pekerjaan, dan bantuan dari pemerintah. Selain itu, DPR RI juga
mengupayakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Dalam konteks pembahasan RKA di sektor pertanian, DPR RI mengingatkan
Kementerian Pertanian untuk melakukan evaluasi pelaksanaan dan penyerapan
anggaran kegiatan tahun 2022. Jika ada kegiatan yang tidak mencapai target, DPR
RI mendorong dilaksanakannya realokasi anggaran untuk mendukung program
pengembangan sorgum dan/atau pengembangan jagung. DPR RI juga memberikan
perhatian tersendiri pada usaha mitigasi dan antisipasi ancaman krisis pangan melalui
perancangan RKA tahun 2023 yang bertujuan untuk meningkatkan produksi dan
kesejahteraan petani.

DPR RI memberikan perhatian khusus pada peningkatan kesejahteraan tenaga
penyuluh pertanian, terutama bagi Tenaga Harian Lepas dan Tenaga Bantu Penyuluh
Pertanian (THL-TBPP), dengan mempertimbangkan masa pengabdian. Terkait isu

66 Kinerja Anggaran