Page 72 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TS 2022-2023

ekonomi, dan pemulihan perekonomian. DPR RI juga mendorong Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) untuk memperkuat kebijakan sektor keuangan dalam mendukung sektor-sektor
prioritas dan UMKM, serta melakukan mitigasi scarring effect akibat pandemi. Dalam
tugas pemeriksaan pengelolaan keuangan negara, DPR RI mendorong Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk
meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja negara yang dapat memberikan manfaat
bagi masyarakat dan memperkuat produk dalam negeri. Hasil pembahasan komisi-
komisi yang terdapat di DPR RI dengan mitra kerjanya menjadi bahan masukan bagi
Badan Anggaran untuk melakukan pembahasan bersama pemerintah.

3. Pendapatan Negara

Baggar DPR RI bersama pemerintah sepakat untuk melanjutkan konsolidasi fiskal yang
berkualitas. Tujuan dari agenda ini untuk memperkuat mobilitas pendapatan negara.
Tumpuan pendapatan negara harus diletakkan dalam kerangka reformasi perpajakan
yang berkelanjutan, dan pembenahan struktural terhadap skema Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP).

Baggar DPR RI bersama pemerintah berkeyakinan target pendapatan negara yang
kita usulkan kepada rapat paripurna DPR RI ini akan terpenuhi pada tahun depan.
Banggar DPR RI bersama pemerintah mengusulkan dan meminta persetujuan rapat
paripurna DPR RI terhadap besaran Pendapatan Negara dalam APBN TA 2023 sebesar
Rp2.463 triliun yang terdiri dari: (1) Pendapatan Dalam Negeri, terdiri dari (a) Penerimaan
perpajakan Rp2.021,2 triliun yang terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp1.718 triliun dan
penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp303,2 triliun (b) PNBP sebesar Rp441,4
triliun; (2) Penerimaan hibah Rp400 miliar.

Pendapatan negara mengalami peningkatan sebesar Rp19,4 triliun dari postur APBN
TA 2023 yang diusulkan oleh pemerintah. Perubahan kenaikan terjadi pada seluruh
pos penerimaan. Penerimaan pajak naik Rp2,9 triliun dari usulan pada APBN TA 2023.
Sedangkan penerimaan kepabeanan dan cukai naik Rp1,4 triliun. Pada pos PNBP terjadi
kenaikan yang paling besar dibanding dengan usulan pemerintah. PNBP naik sebesar
Rp15,1 triliun dengan mempertimbangkan pembenahan tata kelola PNBP dan masih
tingginya harga komoditas ekspor.

Upaya optimalisasi penerimaan perpajakan tahun 2023 didukung oleh kebijakan umum
perpajakan sebagai berikut: (1) Melanjutkan tren peningkatan penerimaan dengan
menjaga efektivitas implementasi Undang–Undang no.7 Tahun 2021 tentang harmonisasi
peraturan perpajakan; (2) Memberikan insentif fiskal pada kegiatan ekonomi strategis
yang mempunyai multiplier effect yang kuat bagi perekonomian; (3) Memerhatikan daya
beli masyarakat dalam upaya meningkatkan penerimaan perpajakan; (4) Melakukan

70 Kinerja Anggaran