Page 75 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TS 2022-2023

DPR MENGAWAL DEMOKRASI
MENUJU INDONESIA MAJU

4. Belanja Negara

Sebagai salah satu instrumen APBN, belanja negara diupayakan lebih optimal
dalam mendukung penguatan kualitas SDM, peningkatan produktivitas dan daya
saing, serta penguatan reformasi birokrasi. Secara umum, arah kebijakan belanja
negara tahun 2023 akan difokuskan untuk (1) mendukung peningkatan kualitas SDM
Indonesia melalui pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial; (2) mendorong
percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan pendukung transformasi ekonomi
(ICT, konektivitas, energi, pangan), termasuk pembangunan IKN; (3). meningkatkan
efektivitas reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang lebih efisien dan
berintegritas; (4) melanjutkan penguatan spending better antara lain melalui efisiensi
belanja nonprioritas dan mendorong belanja berorientasi hasil (result-based budgeting);
(5) meningkatkan efektivitas program perlinsos termasuk melanjutkan reformasi
subsidi dan bansos yang efektif dan lebih tepat sasaran; (6) memperkuat fleksibilitas
belanja untuk antisipasi ketidakpastian; (7) meningkatkan sinergi dan harmonisasi
belanja pusat dan daerah terutama untuk penguatan akses dan kualitas layanan
publik, dan (8) meningkatkan kualitas pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD) yang
terarah, terukur, akuntabel dan transparan untuk percepatan transformasi ekonomi
dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Belanja negara yang dialokasikan oleh DPR RI dan pemerintah dalam APBN TA 2023
dialokasikan sebesar Rp3.061.176,3 miliar, yang terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat
sebesar Rp2.246.457,9 miliar (73,4% terhadap belanja negara) dan Transfer ke Daerah
(TKD) sebesar Rp814.718,5 miliar (26,6% terhadap belanja negara).

Sejalan dengan tema kebijakan fiskal yaitu “Peningkatan Produktivitas untuk
Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, kebijakan dan alokasi anggaran
belanja pemerintah pusat dalam APBN TA 2023 diarahkan untuk; (1) Mendukung
peningkatan kualitas SDM Indonesia yang terampil, produktif dan berdaya saing,
melalui: (a) Peningkatan kualitas pendidikan, (b) transformasi sistem kesehatan (c)
Akselerasi reformasi menuju sistem perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif;
(2) Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi
ekonomi; (3) Mendukung revitalisasi industri bernilai tambah dan berorientasi ekspor;
(4) Mendukung adaptasi teknologi hijau, pengembangan Energi Baru Terbarukan
(EBT) dan transisi energi; (5) Meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran program
bansos dan subsidi; (6) Meningkatkan efektivitas implementasi reformasi birokrasi;
(7) Melanjutkan efisiensi belanja barang yang bersifat nonprioritas; (8) Meningkatkan
sinkronisasi dan penajaman belanja bantuan pemerintah; (9) Mengantisipasi dan
memitigasi risiko fiskal dalam pelaksanaan APBN, bencana, dan kegiatan mendesak
lainnya.

Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2022–2023 73