Page 76 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TS 2022-2023

Sumber: Kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah yang Diwakili Menteri Keuangan,
Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Menteri Hukum dan HAM, serta Gubernur Indonesia dalam Rangka
Pembicaraan Tk.I/Pembahasan RUU tentang APBN TA 2023 beserta Nota Keuangannya
Gambar 4. Belanja Pemerintah Pusat TA 2023

Belanja Pemerintah Pusat dalam APBN TA 2023 dialokasikan sebesar Rp2.246.457,9
miliar, meningkat Rp16.432,7 miliar dari usulan pemerintah dalam RAPBN TA 2023
sebesar Rp2.230.025,1 miliar. Adapun belanja Pemerintah Pusat terdiri dari; (1)
Belanja K/L sebesar Rp1.000.844,7 miliar; (2) Belanja non-K/L sebesar Rp1.245.613,1
miliar (Gambar 4). Belanja non-K/L dialokasikan cukup besar untuk mengantisipasi
ketidakpastian kondisi global yang terjadi.

Alokasi Subsidi Energi tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp211.976,1 miliar, lebih tinggi
dari usulan RAPBN TA 2023 sebesar Rp210.665,4 miliar. Alokasi subsidi energi tersebut
terdiri dari subsidi jenis BBM tertentu dan LPG Tabung 3 Kg sebesar Rp139.399,3 miliar
dan subsidi listrik sebesar Rp72.576,9 miliar.

Subsidi BBM dan LPG Tabung 3 Kg tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp139.399,3 miliar,
lebih tinggi dari usulan RAPBN 2023. Volume LPG dialokasikan 8,0 juta MT (Gambar 5).
Adapun subsidi tetap minyak solar ditetapkan Rp1.000/liter. Arah kebijakan subsidi
BBM dan LPG Tabung 3 Kg pada tahun 2023 adalah: (1) Melanjutkan pemberian subsidi
selisih harga untuk minyak tanah dan subsidi tetap untuk BBM solar disertai dengan
pengendalian volume dan pengawasan atas golongan atau sektor-sektor yang berhak
memanfaatkan; (2) Melakukan transformasi subsidi LPG tabung 3 kg menjadi berbasis
target penerima dan terintegrasi dengan program perlindungan sosial secara bertahap
dengan mempertimbangkan pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat.

74 Kinerja Anggaran