Page 78 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TS 2022-2023

Selain itu, Komisi VI DPR RI juga menyetujui PMN nontunai untuk TA 2023 sebesar
Rp3.020,9 miliar. Komisi VI DPR RI juga mendukung usulan adanya tambahan alokasi
PMN TA 2023 Kementerian BUMN sebesar Rp7.880 miliar untuk penjaminan KUR,
penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN), dan dukungan keberlangsungan bisnis
BUMN.

Alokasi PMN dalam RAPBN TA 2023 diberikan kepada beberapa BUMN untuk
mempercepat pembangunan infrastruktur di tahun 2023. BUMN tersebut di antaranya
PT Hutama Karya (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). PMN yang
diberikan kepada BUMN tersebut digunakan untuk menyelesaikan proyek-proyek
infrastruktur guna memberikan dampak positif bagi masyarakat. Misalnya, PT Perusahaan
Listrik Negara (Persero) yang menerima PMN untuk menyelesaikan pembangunan
pembangkit di daerah 3T (terluar, tertinggal, dan terbelakang) serta PT Hutama Karya
(Persero) untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

Pada RAPBN TA 2023 pemerintah juga mengalokasikan PMN untuk klaster lainnya seperti
PT Len Industri (Persero) dan Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi
Penerbangan Indonesia (Airnav Indonesia). PMN yang diberikan kepada PT Len Industri
(Persero) dimaksudkan untuk mendukung tercapainya target prioritas pembangunan
di bidang pertahanan dan keamanan serta optimalisasi industri pertahanan nasional.
Sementara itu, PMN yang diberikan kepada Airnav Indonesia dimaksudkan untuk
menjaga keberlangsungan perusahaan dalam menjamin keselamatan penerbangan
serta kebutuhan untuk menjamin availability dan reliability fasilitas navigasi penerbangan.

Sementara itu, kebijakan TKD pada tahun 2023 secara umum diarahkan untuk: (1)
meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat
dan daerah; (2) memperkuat kualitas pengelolaan TKD melalui implementasi UU Nomor
1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (UU HKPD) secara terarah, terukur, akuntabel dan transparan untuk percepatan
transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; (3) memperkuat
penggunaan TKD untuk mendukung sektor-sektor prioritas; (4) meningkatkan
kemampuan perpajakan daerah (local taxing power) dengan tetap menjaga iklim
investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat; (5) mengoptimalkan
pemanfaatan belanja daerah untuk penguatan akses dan kualitas layanan publik; dan
(6) mendorong pemanfaatan instrumen pembiayaan untuk mengatasi keterbatasan
kapasitas fiskal dan kebutuhan percepatan pembangunan.

Adapun Anggaran TKD pada APBN TA 2023 dialokasikan sebesar Rp814.718,5 miliar,
lebih tinggi sebesar Rp15.616,7 miliar atau 2,0% dibandingkan outlook tahun 2022. Pada
APBN tahun anggaran 2023 DBH dialokasikan sebesar Rp136.260,0 miliar. Pagu DAU
nasional dalam APBN TA 2023 dialokasikan sebesar Rp396.000,0 miliar. Dalam APBN
TA 2023, anggaran DAK Fisik dialokasikan sebesar Rp53.422,5 miliar. Sedangkan DAK
Nonfisik dialokasikan sebesar Rp130.297,3 miliar (Gambar 6).

76 Kinerja Anggaran