Page 80 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TS 2022-2023

Peningkatan anggaran TKD pada tahun 2023 sejalan dengan komitmen DPR RI
dan pemerintah untuk meningkatkan pembangunan di daerah melalui dukungan
pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan kegiatan pembangunan lainnya.
Pengalokasian TKD untuk daerah pemekaran termasuk di wilayah Papua yang dibentuk
setelah tanggal 30 Juni tahun berkenaan dihitung secara proporsional dari TKD daerah
induk antara lain berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah target layanan,
lokasi, dan/atau status daerah penghasil DBH.

5. Defisit dan Pembiayaan

Arsitektur APBN TA 2023 didesain agar tetap optimis atas kinerja positif perekonomian,
namun tetap waspada atas risiko ketidakpastian yang masih relatif tinggi. Untuk itu,
defisit APBN TA 2023 dialokasikan sebesar Rp598.151,4 miliar (2,84% terhadap PDB,
dengan perkiraan PDB nominal 2023 sebesar Rp21.037,9 triliun).

Secara umum, arah kebijakan pembiayaan tahun 2023 antara lain: (1) menutup defisit
anggaran sebagai konsekuensi kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif; (2)
melakukan pengelolaan utang secara prudent dan sustainable; (3) mengendalikan
tingkat risiko utang pada level yang aman dan kredibel; (4) mendukung pendalaman
pasar keuangan (financial deepening); (5) memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
untuk menjaga stabilitas ekonomi dan antisipasi ketidakpastian; (6) mendorong
efektivitas pembiayaan investasi untuk mendukung transformasi ekonomi; (7)
mendorong inovasi pembiayaan (antara lain penguatan peran BUMN, BLU, SWF dan
SMV serta mendorong skema KPBU lebih masif); serta (8) meningkatkan pengelolaan
manajemen kas yang integratif untuk menjaga fiscal buffer yang andal dan efisien.

Dalam mendukung kebijakan fiskal yang ekspansif, terarah, dan terukur, pembiayaan
anggaran tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp598.151,4 miliar, yang terdiri atas: (1)
Pembiayaan utang tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp696.317,6 miliar; (2) Pembiayaan
Non Utang tahun 2023 dialokasikan sebesar negatif Rp98.166,2 miliar.

B. Pembahasan RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN TA 2021

RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2 APBN) TA 2021 merupakan
bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam pelaksanaan APBN yang sudah
berjalan. Pemerintah menyampaikan RUU tentang Pertanggungjawaban APBN
kepada DPR RI yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling
lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dasar pelaksanaan dari P2 APBN sendiri memiliki dasar hukum yang kuat dalam
konstitusi. Berdasarkan Pasal 23 E ayat (1) UUD 1945, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, UU Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021, dan Undang-

78 Kinerja Anggaran