Page 77 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TS 2022-2023

DPR MENGAWAL DEMOKRASI
MENUJU INDONESIA MAJU

Sumber: Kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah yang Diwakili Menteri Keuangan,
Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Menteri Hukum dan HAM, serta Gubernur Indonesia dalam Rangka
Pembicaraan Tk.I/Pembahasan RUU tentang APBN TA 2023 beserta Nota Keuangannya
Gambar 5. Kesepakatan DPR atas Subsidi Energi TA 2023

Subsidi listrik dalam tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp72.576,9 miliar, lebih besar
dari usulan RAPBN TA 2023. Arah kebijakan subsidi listrik pada tahun 2023 adalah:
(1) Memberikan subsidi listrik tepat sasaran dengan diselaraskan pemulihan ekonomi
dan daya beli masyarakat; (2) Subsidi listrik untuk rumah tangga diberikan secara tepat
sasaran bagi rumah tangga miskin dan rentan; serta (3) Mendorong pengembangan
energi baru terbarukan yang lebih efisien.

Belanja subsidi non energi dalam APBN TA 2023 sebesar Rp86.521,0 miliar, akan
diarahkan untuk mendukung UMKM, petani, dan layanan transportasi publik. Subsidi
bunga kredit program sebesar Rp45.579,8 miliar diarahkan untuk memperluas akses
permodalan UMKM dan petani serta mendukung kepemilikan rumah bagi masyarakat
berpenghasilan rendah (MBR). Subsidi pajak sebesar Rp7.887,2 miliar sebagai insentif
perpajakan melalui Subsidi Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP).

Selanjutnya, kondisi ketidakpastian perekonomian global juga masih memengaruhi
kondisi keuangan BUMN sepanjang tahun 2022. Hal ini yang mendorong DPR RI dan
pemerintah untuk sepakat tetap mengalokasikan penyertaan modal negara (PMN)
pada RAPBN TA 2023. Dalam hal ini, PMN diberikan kepada BUMN yang memang
masuk kriteria untuk menerima bantuan modal dari APBN. Komisi VI DPR RI menyetujui
PMN tunai sesuai dengan rapat harmonisasi Badan Anggaran sebesar Rp41.297,2 miliar
ditambah alokasi cadangan pembiayaan investasi sebesar Rp5.654 miliar.

Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2022–2023 75