Page 81 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TS 2022-2023

DPR MENGAWAL DEMOKRASI
MENUJU INDONESIA MAJU

Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-
Undang, pemerintah menyampaikan RUU tentang Pertanggungjawaban atas
Pelaksanaan APBN (RUU P2 APBN), berupa laporan keuangan yang telah diperiksa
oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, telah disampaikan Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021
kepada Ketua DPR RI melalui surat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan nomor
61/S/I/05/2022 tanggal 31 Mei 2022, dan telah disampaikan dalam rapat paripurna
tanggal 14 Juni 2022.

Untuk memenuhi Undang-Undang MD3 Pasal 181, pemerintah menyampaikan RUU
tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2021 kepada DPR RI melalui
Surat Presiden Nomor R-28/Pres/6/2022 tanggal 24 Juni 2022. RUU P2 APBN TA 2021
ini menyajikan laporan keuangan yang komprehensif berupa LKPP yang terdiri atas
Laporan Realisasi APBN (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL),
Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas
(LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Berdasarkan hasil pemeriksaannya, BPK memberikan opini “Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP)”, kepada pemerintah. Opini WTP atas LKPP Tahun 2021 tersebut merupakan
capaian opini audit terbaik yang berhasil dipertahankan oleh pemerintah semenjak
LKPP memperoleh opini WTP pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan pemerintah
berhasil mempertahankan kinerja yang dilakukannya dalam menjalankan APBN TA
2021.

Berdasarkan LHP BPK atas LKPP Tahun 2021, masih terdapat 27 (dua puluh tujuh) temuan
pemeriksaan yang perlu menjadi perhatian pemerintah terkait Sistem Pengendalian
Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Namun, temuan-
temuan kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Perundang-
undangan tersebut tidak memengaruhi kewajaran LKPP Tahun 2021. Temuan tersebut
harus segera diperbaiki oleh pemerintah, sehingga dalam pelaksanaan APBN TA 2022
tidak terulang kembali.

Laporan realisasi terhadap Pendapatan Negara pada TA 2021 adalah sebesar
Rp2.011,35 triliun, yang berarti 115,35% dari APBN TA 2021 sebesar Rp1.743,65 triliun.
Sedangkan realisasi Belanja Negara dalam TA 2021 berjumlah Rp2.786,41 triliun, yang
berarti mencapai 101,32% dari APBN TA 2021 sebesar Rp2.750,23 triliun (Gambar 7).

Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2022–2023 79