Page 86 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TS 2022-2023

perpajakan selaras dengan struktur perekonomian; 3) mendorong peningkatan tax
ratio melalui penggalian potensi peningkatan basis perpajakan dan kepatuhan wajib
pajak; 4) mendorong optimalisasi pengelolaan aset; dan 5) mendorong inovasi layanan.
Adapun secara rinci arah Kebijakan di bidang pendapatan negara tahun 2024 dapat

dilihat pada Gambar 9.

 Rasio penerimaan perpajakan tahun 2024 berkisar 9,95 - 10,20%
terhadap PDB
 Kebijakan umum di bidang perpajakan tahun 2024 yaitu:
 Mendorong tingkat kepatuhan dan integrasi teknologi dalam sistem
perpajakan
Perpajakan  Memperluas basis perpajakan melalui intensifikasi dan
ekstensifikasi
 Memperkuat sinergi melalui joint program, pemanfaatan data, dan
penegakan hukum
 Menjaga efektivitas implementasi UU HPP untuk mendorong
peningkatan rasio perpajakan
 Insentif perpajakan yang semakin terarah dan terukur
Kebijakan umum di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun
2024 yaitu optimalisasi pemanfaatan SDA melalui:
 Penyempurnaan kebijakan
 Perbaikan pengelolaan, peningkatan nilai tambah, dengan tetap
PNBP memerhatikan kelestarian lingkungan
 Optimalisasi dividen BUMN dengan mempertimbangkan
profitabilitas, agent of development, persepsi investor, perbaikan
kinerja, dan efisiensi BUMN
 Peningkatan inovasi dan kualitas layanan yang lebih luas dan
optimalisasi pemanfaatan aset BMN
 Penguatan tata kelola dengan peningkatan sinergi

Kebijakan penerimaan kekayaan negara dipisahkan / dividen BUMN tahun
Penerimaan 2024, yaitu:

Kekayaan Negara  Transformasi BUMN

Pengawasan efektivitas kinerja PMN terhadap kinerja usaha BUMN
Dipisahkan / sebagai agen pembangunan

Dividen BUMN  Evaluasi proses penetapan dividen
 Penguatan early warning
Kebijakan umum PNBP lainnya tahun 2024, yaitu:
 Peningkatan inovasi dan kualitas pelayanan
 Optimalisasi pengelolaan aset BMN agar lebih produktif
PNBP Lainnya  Penyempurnaan tata kelola dan peningkatan penggalian potensi
serta pengawasan PNBP
 Penyesuaian jenis dan tarif PNBP
 Peningkatan kerja sama/sinergi dengan instansi/pihak terkait
Perluasan pemanfaatan sistem informasi


Kebijakan Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) tahun 2024, yaitu:
 Peningkatan kemudahan akses terhadap layanan BLU melalui
penggunaan teknologi informasi

Pendapatan BLU  Integrasi dan sinergi sumber daya antar BLU untuk peningkatan
efisiensi dan produktivitas
 Inovasi sumber pendanaan/pembiayaan dalam rangka peningkatan
aset BLU
 Modernisasi kelengkapan layanan dan peningkatan kualitas
perangkat layanan

Sumber: Laporan Banggar DPR RI Mengenai Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2024 dan
RKP Tahun 2024
Gambar 9. Arah Kebijakan di Bidang Pendapatan Negara Tahun 2024

84 Kinerja Anggaran