Page 88 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TS 2022-2023

7. Kebijakan Defisit dan Pembiayaan

Kebijakan defisit tahun 2024 ditempuh dengan kebijakan fiskal ekspansif, terarah,
dan terukur untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan
berkelanjutan dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal jangka menengah dan
panjang. Untuk itu, defisit tahun 2024 dikendalikan di kisaran 2,16 - 2,64% PDB yang
diarahkan untuk “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Kebijakan Pembiayaan diarahkan untuk mendorong pembiayaan yang inovatif, prudent
dan sustainable dengan memberdayakan peran BUMN, Badan Layanan Umum (BLU),
Sovereign Wealth Funds (SWF) dan Special Mission Vehicle (SMV) serta mendorong
pengembangan skema Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)
untuk mengakselerasi pencapaian agenda pembangunan. Sejalan dengan tersebut
pembiayaan anggaran tahun 2024 berkisar 2,16 – 2,64% PDB.

Arah kebijakan umum pembiayaan anggaran 2024, sebagai berikut: (1) Mengendalikan
defisit dan utang dalam batas aman; (2) Meningkatkan efektivitas pembiayaan investasi
untuk mendukung transformasi ekonomi, memberdayakan peran BLU, BUMN, SMV,
dan SWF dengan mempertimbangkan kinerja keuangan dan operasional, serta
kesiapan teknis operasional; (3) Memperkuat ketahanan fiskal untuk mengantisipasi
ketidakpastian melalui penyediaan fiscal buffer yang handal dan efisien, serta menjaga
fleksibilitas kolaborasi yang solid antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan;
(4) Mendukung pembiayaan investasi untuk memperkuat peran Indonesia di forum
internasional; (5) Meningkatkan akses pembiayaan bagi Masyarakat Berpenghasilan
Rendah (MBR), UMKM, dan UMi. (6) Dapat memanfaatkan SAL untuk mengantisipasi
ketidakpastian.

8. Postur Makro Fiskal Tahun 2024

Arah dan strategi kebijakan fiskal tahun 2024 didesain untuk mendorong reformasi
struktural dalam rangka percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan
berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan fiskal 2024 didorong agar lebih sehat dan
berkelanjutan melalui: (i) optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi
dan keberlanjutan dunia usaha; (ii) penguatan kualitas belanja negara yang efisien,
fokus terhadap program prioritas, dan berorientasi pada output/outcome (spending
better); dan (iii) mendorong pembiayaan yang prudent, inovatif, dan berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, maka Postur Makro Fiskal tahun 2024 yang akan digunakan
sebagai dasar penyusunan Rancangan APBN pada tahun 2024 yang diusulkan
pemerintah dalam dokumen KEM PPKF tahun 2024 dan yang menjadi keputusan
dapat dilihat pada Tabel 5.

86 Kinerja Anggaran