Page 91 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TS 2022-2023

DPR MENGAWAL DEMOKRASI
MENUJU INDONESIA MAJU

Realisasi belanja negara dalam semester I tahun 2023 mencapai Rp1.255,7 triliun (41,0%
dari pagu APBN Tahun 2023). Capaian tersebut meningkat apabila dibandingkan dengan
realisasi semester l tahun 2022 yang mencapai Rp1.244,9 triliun. Realisasi Belanja
Pemerintah Pusat mencapai Rp891,6 triliun (39,7% dari pagu APBN tahun 2023), yang
terdiri atas: Realisasi belanja K/L yang mencapai Rp417,2 triliun (41,7% dari pagu APBN
tahun 2023), lebih tinggi dibandingkan realisasi semester I tahun 2022 yang mencapai
Rp393,8 triliun.

Realisasi penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) dalam semester I tahun 2023 mencapai
Rp364,1 triliun (44,7% terhadap pagu APBN tahun 2023), antara lain dipengaruhi
oleh: Penyaluran DBH meningkat tajam, tumbuh 62,5%, terutama disebabkan oleh
peningkatan pagu DBH dalam APBN Tahun 2023. Penyaluran DAU lebih rendah
utamanya disebabkan Pemda masih melakukan penyesuaian penganggaran DAU yang
Ditentukan Penggunaannya. Penyaluran DAK dipengaruhi oleh kinerja penyampaian
syarat salur dari pemda dan memperhatikan rekomendasi dari K/L pengampu DAK.
Penyaluran Dana Desa antara lain dipengaruhi oleh kepatuhan desa dalam memenuhi
dan menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran.

Surplus anggaran semester I tahun 2023 mencapai Rp152,3 triliun atau sekitar 0,71%
terhadap PDB. Realisasi pembiayaan anggaran dalam semester I tahun 2023 mencapai
Rp135,1 triliun (22,6% dari pagu APBN Tahun 2023) dengan rincian sebagai berikut:
Realisasi pembiayaan utang semester I tahun 2023 sebesar Rp166,5 triliun atau 23,9%
dari target APBN tahun 2023. Realisasi pembiayaan utang semester I tahun 2023
memerhatikan antara lain perkembangan kinerja pendapatan dan belanja negara.

2. Prognosis Semester II APBN TA 2023

Risiko dan ketidakpastian tinggi masih akan meliputi prospek perekonomian dunia di
semester II tahun 2023. Kondisi suku bunga acuan global yang tinggi dan berlangsung
lama (higher for longer) serta berbagai isu geopolitik seperti decoupling, re-shoring,
friendshoring hingga dedolarisasi kencang berhembus dan menciptakan risiko besar
bagi pemulihan ekonomi dunia.

Di tengah kondisi ketidakpastian global yang tinggi tersebut, resiliensi perekonomian
domestik diharapkan masih terus terjaga. Banggar DPR RI dan pemerintah akan terus
berupaya agar pertumbuhan ekonomi dapat dijaga di level 5% sekaligus menjaga tingkat
inflasi supaya tetap rendah agar dapat menjaga daya beli masyarakat. Hal tersebut akan
diwujudkan melalui sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektoral.

Pelaksanaan APBN TA 2023 dihadapkan pada tantangan perlambatan ekonomi global
dan risiko kebijakan pengetatan moneter di negara maju secara agresif. Fungsi dan peran
APBN harus dapat berjalan optimal terutama dalam melindungi daya beli masyarakat
serta menjaga momentum pemulihan ekonomi dengan tetap menjaga kesehatan APBN
dan kesinambungan fiskal. Adapun hal ini tergambar pada infografis berikut

Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2022–2023 89