Page 95 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TS 2022-2023

DPR MENGAWAL DEMOKRASI
MENUJU INDONESIA MAJU

IV

KINERJA PENGAWASAN

asal 69 ayat (1) huruf c UU MD3 dan Pasal
174 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun
P2020 tentang Tata Tertib mengatur tugas
pengawasan oleh DPR RI. DPR RI mengawasi
pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan
pemerintah. Pengawasan DPR RI dilakukan melalui
berbagai kegiatan, seperti membentuk panitia
khusus pengawasan (Pansus Pengawasan), panitia
kerja pengawasan (Panja Pengawasan), Tim
Pengawas atau Pemantau, melakukan RDP atau
RDPU, dan melakukan kunjungan kerja ke daerah
dan luar negeri, baik dalam bentuk kunjungan kerja
khusus maupun kunjungan kerja individu. Selain
hasil temuan dari kunjungan kerja dan audiensi,
materi yang dibahas dalam rapat-rapat yang
dilakukan oleh alat kelengkapan dewan (AKD),
seperti komisi, juga berasal dari hasil pengawasan
yang diberikan oleh DPD RI. Hasil BPK RI
ditindaklanjuti oleh Badan Akuntabilitas Keuangan
Negara (BAKN) yang memiliki tanggung jawab
untuk melakukan penelaahan terhadap temuan
hasil BPK yang disampaikan ke DPR RI.

Dengan pandemi Covid-19 yang lebih terkendali
pada Tahun Sidang 2022–2023, DPR RI dapat
menjalankan tugas pengawasannya dengan lebih
efisien dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Kunjungan kerja ke daerah dan luar negeri, baik
dalam rangka reses maupun spesifik, dilakukan
dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
Beberapa penyesuaian telah dilakukan DPR,
terutama setelah Presiden Joko Widodo mencabut
kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan

Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2022–2023 93