Page 96 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TS 2022-2023

Masyarakat (PPKM) yang berkaitan dengan pandemi Covid-19 pada tanggal 30
Desember 2022. Mulai Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022–2023, rapat di setiap
AKD dihadiri secara fisik oleh anggota DPR RI sepenuhnya dari kapasitas ruang rapat.

Dibentuknya 51 Panja Pengawasan selama Tahun Sidang 2022–2023 adalah bukti
komitmen DPR RI terhadap pelaksanaan fungsi pengawasannya (Lampiran v), 21 di
antaranya telah selesai. Adapun Panja Pengawasan yang sudah dinyatakan selesai,
yaitu: 1) Panja Digitalisasi Penyiaran; 2) Panja Penyediaan Akses Internet; 3) Panja Alutsista
TNI; 4) Panja Kesejahteraan Prajurit TNI; 5) Panja Persiapan G-20; 6) Panja Pencegahan
dan Pemberantasan Mafia Pertanahan; 7) Panja Sinkronisasi dan Rencana Detail Tata
Ruang; 8) Panja Evaluasi dan Pengukuran Ulang HGU, HGB, HPL, dan Tanah Terlantar;
9) Panja Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; 10) Panja Sarana dan Prasarana dan
Permasalahan Nelayan; 11) Panja Investasi BUMN pada Perusahaan Digital; 12) Panja
Penyelamatan Garuda; 13) Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1444
H/2023 M; 14) Panja Kemanfaatan dan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan; 15) Panja
Pengawasan Tenaga Honorer Bidang Kesehatan dan Petugas Lapangan Keluarga
Berencana (PLKB); 16) Panja Pengawasan Tenaga Kerja Asing; 17) Panja Pengawasan
Vaksin Covid-19; 18) Panja Perguruan Tinggi; 19) Panja Penerimaan RATBI 2023; 20)
Panja Pengeluaran RATBI Operasional Tahun 2023; dan 21) Panja Penerimaan dan
Pengeluaran Rencana Kerja Anggaran Tahunan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2023.

Meskipun sudah dinyatakan dalam masa transisi endemi Covid-19, tetapi Indonesia
tetap dihadapkan pada tantangan yang beragam. Ancaman resesi dan perlambatan
ekonomi global membayangi tahun 2023 sebagai imbas dari pandemi Covid-19,
perang Rusia-Ukraina, hingga krisis pangan dan energi. Pada saat yang bersamaan,
pemerintah harus tetap fokus pada pencapaian sasaran pembangunan yang sempat
terganggu akibat pandemi Covid-19. Penyesuaian masa transisi endemi Covid-19 dan
persiapan menghadapi tahun politik pada tahun 2024 turut menjadi sorotan. DPR RI
melalui AKD berkolaborasi dengan mitra kerja melaksanakan fungsi pengawasan
untuk memastikan bahwa regulasi, kinerja kelembagaan, kinerja program, serta
pengelolaan anggaran berjalan di tengah ancaman dan tantangan yang ada. Fungsi
pengawasan DPR RI diarahkan pada berbagai isu, permasalahan, dan pelaksanaan
undang-undang di berbagai bidang yang menjadi tugas AKD. Secara garis besar,
berikut adalah gambaran beberapa isu strategis yang menjadi perhatian setiap komisi
dalam melaksanakan fungsi pengawasannya pada Tahun Sidang 2022-2023.

94 Kinerja Pengawasan