Page 101 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TS 2022-2023

DPR MENGAWAL DEMOKRASI
MENUJU INDONESIA MAJU

B. KOMISI II

Komisi II DPR RI memperhatikan masalah pertanahan dan perbatasan yang dihadapi
langsung oleh masyarakat. Komisi II DPR RI mengadakan rapat-rapat dengan berbagai
pihak terkait untuk membahas kasus pertanahan, seperti RDPU dengan berbagai
kelompok masyarakat dan Koperasi Produsen Perkebunan Masyarakat Adat. Selain
itu, Komisi II DPR RI juga membentuk beberapa Panja untuk menangani masalah
mafia pertanahan, sinkronisasi dan rencana tata ruang, serta evaluasi izin pemanfaatan
tanah, Komisi II DPR RI juga melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah untuk
mengevaluasi kesiapan tahapan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.

Melalui berbagai langkah tersebut, Komisi II DPR RI berusaha untuk mengatasi
permasalahan yang ada dan mendekatkan pemerintah daerah dengan masyarakat
dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan memajukan wilayah-wilayah di
Indonesia.

Komisi II DPR RI juga concern terhadap permasalahan Tenaga Non-ASN dan PPPK.
Komisi II DPR RI akan mendorong Kementerian PAN-RB dan BKN untuk meningkatkan
koordinasi dan sinkronisasi dengan pemerintah daerah terkait proses penyusunan
kebutuhan PPPK setiap tahunnya sehingga tidak ada lagi permasalahan kekurangan
tenaga guru maupun tenaga kesehatan di Kabupaten/Kota se-Indonesia ataupun
permasalahan ketidaksesuaian antara usulan formasi dari pemerintah daerah dengan
formasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Terkait dengan rencana pemerintah menghapus tenaga honorer pada 28 November
2023, sebagaimana amanat Pasal 99 Ayat (1) PP 49/2018 dimana status kepegawaian
di lingkungan instansi pemerintah hanya 2 (dua) yaitu PNS dan PPPK, maka Komisi II
DPR RI mendorong Kementerian PAN-RB untuk menyiapkan road map terbaik bagi
penyelesaian permasalahan tenaga honorer, baik pusat maupun daerah, sebelum
tenggat waktu tersebut.

Komisi II DPR RI memperhatikan masalah Pembentukan Daerah Otonom Baru
(DOB) di Papua. Untuk menjaga kelancaran pelaksanaan tugas, hak dan kewajiban
Anggota DPR Papua (DPRP) dan DPR Papua Barat (DPRPB) sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi
Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Komisi II DPR RI meminta Menteri Dalam Negeri
untuk segera menerbitkan peraturan yang mengatur tentang tanggung jawab kerja,
kewajiban dan termasuk hak keuangan bagi DPRP dan DPRPB sisa masa jabatan
2019-2024 yang berasal dari daerah pemilihan yang wilayahnya masuk dalam wilayah
daerah pemekaran 4 (empat) daerah Provinsi DOB di Provinsi Papua dan Provinsi
Papua Barat sampai masa habis jabatan Anggota DPR Provinsi sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2022–2023 99