Page 104 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TS 2022-2023

Berikutnya, terhadap permasalahan kawasan IKN, antara lain terkait dengan
penyusunan rencana detail tata ruang wilayah, Komisi II DPR RI meminta kepada
Otorita Ibukota Nusantara (OIKN) agar melakukan pelibatan publik secara luas dengan
mempertimbangkan kondisi lingkungan, kegiatan pertambangan, pencemaran pesisir
dan laut, agar kedepan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) mampu menciptakan
iklim investasi yang kondusif dan kompetitif, mencegah kerusakan lingkungan dan
ekosistem hutan, serta melindungi kehidupan masyarakat di wilayah IKN, termasuk
jika ada wilayah adat, sebagai implikasi pembangunan infrastruktur IKN.

C. KOMISI III

Pada Masa Persidangan I, Komisi III DPR RI sangat prihatin dengan masalah
penyalahgunaan narkoba dan dampak buruknya pada generasi muda dan
keberlangsungan budaya. Oleh karena itu, mereka mendukung langkah-langkah
untuk memberantas penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Dalam rangka mendukung
fungsi pengawasan dan legislasi, Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja ke
Australia pada Oktober 2022 untuk memperoleh masukan dan memperluas wawasan
mengenai kebijakan anti narkotika dan pemberantasan narkoba di negara tersebut.

Komisi III DPR RI juga memperhatikan masalah penegakan hukum terkait judi online,
judi konvensional, dan pencucian uang. Mereka meyakini bahwa penegakan hukum
yang tegas dan adil merupakan kunci untuk melindungi masyarakat dari pelanggaran
hukum yang merugikan. Sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan, mereka
melakukan kunjungan kerja ke beberapa provinsi untuk mengawasi penegakan hukum
terhadap kasus-kasus tersebut.

“Masalah pertanahan di Indonesia
telah dimanfaatkan mafia tanah untuk

menjalankan praktiknya dengan berbagai

modus operandi. Kami menggolongkan
praktik mafia tanah ini bersifat kejahatan

yang luar biasa”

Junimart Girsang - Wakil Ketua Komisi III DPR RI

102 Kinerja Pengawasan