Page 109 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TS 2022-2023

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Anggia Erma
Rini, dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi
DPR MENGAWAL DEMOKRASI
IV DPR RI saat memantau harga dan pasokan
MENUJU INDONESIA MAJU
bahan pangan pokok menjelang Hari Raya
Idul Fitri 1444 H, di Pasar Induk Gede Bage,
Kota Bandung, Jawa Barat (30 Maret 2023).

sehingga tidak terjadi penafsiran yang berbeda dalam pengambilan keputusan. Selain
itu, Komisi IV DPR RI menekankan agar pemerintah terus melakukan perbaikan tata
kelola distribusi pangan dalam negeri yang melibatkan seluruh pihak. Pemerintah
diminta untuk menjaga harga yang menguntungkan bagi petani, pedagang, maupun
konsumen, dengan proporsi harga yang tepat, sekaligus mengantisipasi gejolak harga
pangan dengan memperbaiki mekanisme dan tata kelola distribusi pangan.

Lebih lanjut, pada tahun sidang kali ini, Komisi IV DPR RI juga sudah menyelesaikan
beberapa pekerjaan panja, di antaranya Panja Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
dan Panja Sarana Prasarana dan Permasalahan Nelayan. Dalam rekomendasinya,
Panja Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan meminta Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk secara serius melakukan pengawasan
penggunaan bahan berbahaya pada kasus pertambangan ilegal, melaporkan kasus
dan penanganan praktik pertambangan ilegal yang saat ini makin masif terjadi, serta
menindak tegas seluruh kegiatan pertambangan ilegal. KLHK juga diminta untuk
menindak tegas pemegang persetujuan lingkungan yang tidak memenuhi kewajiban,
serta mengevaluasi pelaksanaan pemberian persetujuan lingkungan sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Tidak hanya itu, Panja juga meminta KLHK untuk
lebih meningkatkan koordinasi dengan seluruh Kementerian/Lembaga terkait dan
dengan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pencegahan dan pengendalian
pencemaran serta kerusakan lingkungan dan tugas pemulihan lingkungan. Terkait
pengelolaan sampah, KLHK didorong untuk memperkuat edukasi melalui kegiatan
sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan teknis, serta meningkatkan partisipasi semua
pihak dengan lebih fokus melaksanakan program konversi sampah domestik supaya
bernilai ekonomi. KLHK diminta untuk membuat masterplan persampahan yang layak
kredit, menegakkan peraturan persampahan, dan membenahi sistem retribusi yang
layak dan berkeadilan, serta membuat panduan kerja sama yang jelas.

Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2022–2023 107