Page 107 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TS 2022-2023
P. 107

DPR MENGAWAL DEMOKRASI
                                                                            MENUJU INDONESIA MAJU







                     Komisi IV DPR RI menilai rencana kerja Kementan agar tidak hanya berorientasi
                     pada pembangunan sarana, prasarana, dan infrastruktur pertanian saja. Kementan
                     perlu mendukung upaya peningkatan kualitas benih dan bibit unggul lokal dalam
                     rangka mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan, yaitu melalui riset dan
                     pengembangan sumber daya genetik pertanian pangan. Pelibatan petani tradisional
                     secara inklusif juga perlu mendapatkan perhatian lebih melalui berbagai program
                     prioritas nasional subsektor pangan dengan mempertimbangkan peningkatan indeks
                     Nilai Tukar Petani (NTP) yang merupakan salah satu tolok ukur kesejahteraan petani.
                     Selain itu, Komisi IV DPR RI juga mengarahkan agar pemerintah menyelesaikan
                     kisruh beda data cadangan beras antara Kementan dan Bulog. Perbedaan data
                     antarlembaga pemerintah seperti ini kerap terjadi, termasuk dalam hal perhitungan
                     stok beras nasional, yang berimplikasi langsung pada keputusan untuk mengimpor
                     beras. Rencana impor beras tersebut tentu saja bertolak belakang dengan pencapaian
                     Indonesia  yang dalam 3 tahun terakhir mengalami surplus beras hingga diklaim
                     mencapai swasembada beras. Terkait permasalahan ini, Komisi IV DPR RI melakukan
                     koordinasi dengan Kementan, Bulog, dan Badan Pangan Nasional untuk memastikan
                     bahwa ketersediaan dan penyerapan pangan berjalan aman.














                                                                           Wakil Ketua Komisi IV DPR R,I G. Budisatrio
                                                                           Djiwandono,  dalam  rapat  kerja  Komisi
                                                                           IV  dengan  KLHK  membahas  pencemaran
                                                                               udara DKI Jakarta (12 Juni 2023)





























                                                                 Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang  2022–2023  105
   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112