Page 112 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TS 2022-2023
P. 112
perkebunan yang menggunakan jalan umum sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Di penghujung Mei 2023, Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR,
Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri bersama Pemerintah
Provinsi Jambi untuk menutup jalan nasional bagi angkutan pertambangan batu bara
sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta berkoordinasi dengan seluruh
pemangku kepentingan.
Keempat, permasalahan disparitas kemantapan jalan nasional dengan jalan daerah.
Sejalan dengan penetapan Instruksi Presiden (INPRES) No. 3 Tahun 2023 tentang
Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah, Komisi V DPR RI memandang
bahwa percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah akan memberikan manfaat
maksimal dalam mendorong perekonomian nasional maupun daerah, menurunkan
biaya logistik nasional, menghubungkan dan mengintegrasikan dengan sentra-sentra
ekonomi, dan membantu pemerataan kondisi jalan yang mantap, sebagai upaya
mendukung pencapaian target RPJMN 2020-2024.
Selain beberapa isu di atas, Komisi V DPR RI juga terus memperhatikan kesiapan
infrastruktur dan transportasi pada momen-momen spesifik. Menuju penghujung
tahun 2022, Komisi V DPR RI melakukan rapat dengan Menteri Perhubungan,
Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI tentang Pelintasan Sebidang Jalur Kereta Api bersama
dengan Dirjen Perkeretaapian, Ditjen Bina Marga, Dirut PT KAI, Dirut PT KCI, (14 September 2022)
110 Kinerja Pengawasan
