Page 108 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TS 2022-2023

Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin saat memimpin
kunjungan kerja di Lokasi Penambangan Bauksit
dalam Kawasan Hutan di Kabupaten Bintan,
Provinsi Kepulauan Riau (15 September 2022)

Secara khusus, Komisi IV turut memperhatikan peningkatan produktivitas komoditas
pertanian dan peternakan. Dalam pembahasan anggaran, Komisi IV DPR RI meminta
Kementan agar fokus pada pengembangan perbenihan, pemenuhan bibit/
benih tanaman dan hewan yang berkualitas, yang didukung antara lain dengan
pengembangan perbenihan/perbibitan hingga penguatan prasarana dan sarana
pertanian (irigasi, jalan usaha tani, alat dan mesin pertanian, serta pupuk). Komisi IV DPR
RI meminta seluruh direktorat jenderal teknis bekerja sama dengan unit pelaksana
teknis (UPT) di bawah Badan Standardisasi Instrumen Pertanian untuk mendukung
pengembangan perbenihan/perbibitan. Hal ini dilakukan melalui kegiatan produksi
dan perbanyakan benih/bibit unggul, hingga bimbingan teknis/sosialisasi yang
anggarannya bersumber dari Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dan direktorat
jenderal teknis terkait sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. Selain itu, Komisi IV
DPR RI juga meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk meningkatkan
pengawasan terhadap impor ikan dan garam agar tidak merembes ke pasar yang
peruntukannya untuk industri. Komisi IV mendorong peningkatan produktivitas dalam
negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap impor, baik beras, daging, bawang
putih, garam, maupun ikan.

Masih selaras dengan isu pangan, bulan Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 2023 menjadi
momen sensitif atas kenaikan harga pangan seiring dengan melonjaknya permintaan
masyarakat untuk persediaan makanan di bulan Ramadhan dan menyambut Idul
Fitri. Melalui kegiatan kunjungan kerjanya, Komisi IV DPR RI melakukan pemantauan
di beberapa pasar tradisional untuk mengetahui stabilitas harga dan ketersediaan
pangan di tengah-tengah masyarakat. Komisi IV DPR RI mengingatkan agar Kementan,
Bulog, ID Food, dan Badan Pangan Nasional untuk saling melakukan koordinasi dalam
membuat kebijakan stok pangan nasional dan mempergunakan basis data yang sama

106 Kinerja Pengawasan