Page 110 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TS 2022-2023

Sementara itu, Panja Sarana Prasarana dan Permasalahan Nelayan merekomendasikan
KKP untuk membenahi, memperbaiki, serta menindaklanjuti beberapa hal, di antaranya
yaitu: penambahan anggaran program dan kegiatan supaya dampaknya dirasakan
masyarakat terutama nelayan; optimalisasi bantuan sarana dan prasarana bagi
kelompok masyarakat, koperasi dan UMKM; pembangunan infrastruktur pendukung
di sentra perikanan, termasuk kapal pengawas sumber daya kelautan perikanan yang
dapat menjangkau wilayah Zona Ekonomi Eksklusif; optimalisasi Pokmaswas sebagai
Nelayan Bela Negara, terutama di wilayah-wilayah rawan invasi kapal ikan asing;
pengawasan kepatuhan kapal ikan Indonesia; peningkatan teknologi di Balai Riset dan
Observasi Laut Bali.

Selain itu, KKP diminta untuk menyederhanakan perizinan; memunculkan asuransi
nelayan kecil; melakukan audit kelangkaan BBM bersubsidi di seluruh Indonesia;
memperbaiki dan melengkapi fasilitas sarana prasarana perikanan Balai Budidaya
Laut Ambon; membuat kebijakan Lumbung Ikan Nasional (LIN) untuk Provinsi Maluku,
Maluku Utara, dan 6 provinsi lainnya; memperjelas masterplan LIN; serta meningkatkan
keterampilan dasar melalui pelatihan bagi nelayan.

E. KOMISI V

Pembangunan infrastruktur dan transportasi merupakan bagian integral dari
pembangunan nasional. Pembangunan infrastruktur dan transportasi merupakan
motor pembangunan suatu wilayah yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi
di wilayah tersebut. Percepatan pembangunan infrastruktur dan transportasi diyakini
dapat memicu pemulihan ekonomi yang lebih kuat akibat pandemi Covid-19. Di
tengah gencarnya pembangunan infrastruktur dan transportasi yang dilakukan
pemerintah saat ini, beberapa isu mendapat sorotan Komisi V DPR RI. Pertama, isu
terkait keselamatan, keamanan, dan pelayanan dalam penyelenggaraan transportasi
udara. Kasus kecelakaan Sriwijaya Air SJ-182 yang terjadi di awal tahun 2021 masih
menyisakan persoalan, terutama penundaan pembayaran asuransi korban kecelakaan.
Terhadap permasalahan ini, Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan
untuk meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap semua operator
penerbangan; untuk melaksanakan semua rekomendasi dari KNKT dan melaporkan
hasil tindak lanjutnya kepada Komisi V DPR RI; untuk melakukan pengawasan terhadap
PT Sriwijaya Air dalam mempercepat proses penyelesaian ganti rugi kepada ahli waris
korban kecelakaan pesawat SJ-182 sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara; untuk
memperhatikan alokasi anggaran TA 2023 bagi KNKT dalam upaya meningkatkan
kinerja KNKT.

108 Kinerja Pengawasan