Page 114 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TS 2022-2023
P. 114
Menghadapi lonjakan arus mudik dan arus balik lebaran 2023 selepas dicabutnya
kebijakan PPKM oleh pemerintah, dalam Rapat Kerja bersama Kementerian
Perhubungan, Kementerian PUPR, Korlantas Polri, BMKG, serta Basarnas, Komisi V DPR
RI menekankan urgensi persiapan penyelenggaraan infrastruktur dan transportasi.
Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan pengawasan
dan memastikan kelaikan sarana angkutan di semua moda transportasi, menyediakan
posko kesehatan untuk pengendara, meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan
seluruh stakeholder dan operator moda transportasi, meningkatkan pengawasan
penentuan tarif, mempertegas penerapan regulasi bagi kendaraan ODOL, menambah
perlengkapan jalan di Jalur Lintas Selatan. Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR
untuk mempercepat perbaikan jalan nasional dan jalan tol yang rusak, menambah
jumlah tempat istirahat dan pelayanan pada jalan tol yang menjadi ruas utama mobilitas
masyarakat, mempersiapkan peralatan untuk mengantisipasi penanganan potensi
bencana. Komisi V DPR RI meminta Korlantas Polri untuk mengoptimalkan upaya
rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan di ruas jalan tol dan jalan nasional
serta simpul-simpul transportasi. Komisi V DPR RI meminta BMKG dan Basarnas untuk
meningkatkan sosialisasi informasi cuaca dan peringatan dini kepada masyarakat,
serta memaksimalkan quick response time.
Rapat Kerja Komisi V DPR RI tentang Kesiapan Infrastruktur dan Transportasi
Mudik Lebaran Tahun 2023 bersama Menteri Perhubungan, Menteri PUPR,
dan RDP dengan Kepala BMKG dan Kepala Basarnas, (4 April 2023)
112 Kinerja Pengawasan
