Page 119 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TS 2022-2023
P. 119

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurahman
                                                                         DPR MENGAWAL DEMOKRASI
                                                                    saat diwawancarai usai meninjau Depo Pertamina
                                                                            MENUJU INDONESIA MAJU
                                                                         Plumpang, Jakarta Utara, (7 Maret 2023)

































                     G. KOMISI VII


                     Dalam menghadapi ancaman krisis global di tahun 2023, pemerintah telah menaikkan
                     harga BBM subsidi dan nonsubsidi pada tanggal 3 September 2022. Kenaikan harga
                     tersebut meliputi pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter, solar dari
                     Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter, dan pertamax dari Rp12.500 per liter menjadi
                     Rp14.500 per liter. Alasan di balik kenaikan harga BBM ini, antara lain, adalah kenaikan
                     harga minyak mentah dunia dan  Indonesia Crude  Price (ICP),  yang menyebabkan
                     beban subsidi APBN makin meningkat. Selain itu, pemberian subsidi BBM di lapangan
                     dinilai tidak tepat sasarn. Hanya sekitar 20% yang benar-benar dinikmati oleh Rumah
                     Tangga  Tidak Mampu. Permasalahan ini menjadi sensitif karena berdampak pada
                     kenaikan harga bahan pokok dan memengaruhi daya beli masyarakat. Melalui RDPU,
                     Komisi VII DPR RI membuka ruang bagi publik untuk menyampaikan aspirasi terkait
                     permasalahan tersebut.

                     Sebagai  tindak  lanjut,  Komisi  VII  DPR  RI mendorong Kementerian ESDM untuk
                     segera merealisasikan Program BBM Satu Harga agar daya beli masyarakat di
                     daerah Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal (3T) meningkat. Kementerian ESDM juga
                     didorong untuk memberikan kemudahan pada badan usaha hilir migas swasta dalam
                     mendistribusikan BBM di wilayah 3T. Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM untuk
                     menggunakan seluruh komponen yang ada serta berkoordinasi dengan instansi terkait
                     untuk meminimalisir penyimpangan dalam distribusi BBM bersubsidi dan memastikan
                     distribusinya tepat sasaran. Selain itu, Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah untuk
                     segera menuntaskan revisi Perpres Nomor 191  Tahun 2014 tentang Penyediaan,
                     Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak agar alokasi Jenis BBM
                     Khusus Penugasan (JBKP) dan Jenis BBM Tertentu (JBT) sesuai APBN Tahun 2023



                                                                 Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang  2022–2023  117
   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124