Page 121 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TS 2022-2023
P. 121

DPR MENGAWAL DEMOKRASI
                                                                            MENUJU INDONESIA MAJU







                     Insiden meledaknya Terminal BBM Pertamina Plumpang dan kilang Pertamina RU II
                     Dumai juga menjadi perhatian serius Komisi VII DPR RI. Komisi mendesak Dirut PT
                     Pertamina (Persero) untuk memberikan perhatian penuh terhadap kecelakaan-
                     kecelakaan yang telah terjadi di fasilitas migas perusahaan dan memastikan bahwa
                     insiden serupa tidak terulang di masa mendatang. Selain itu, Komisi VII DPR RI juga
                     mendesak Direktur Utama PT Pertamina (Persero) untuk segera melakukan audit
                     menyeluruh terhadap fasilitas migas perusahaan, termasuk peningkatan sistem
                     pengawasan berbasis IT, keamanan fasilitas kilang dan penyimpanan BBM, serta
                     pengetatan kualitas keselamatan dan keamanan kerja. Komisi VII DPR RI  juga mendesak
                     PT Pertamina (Persero) untuk membentuk Direktorat Khusus yang bertanggung jawab
                     dalam menghadapi isu-isu terkait  health, safety, security, and environment (HSSE).
                     Dalam kunjungan kerjanya ke Terminal Terpadu TBBM/DEPO PT Pertamina (Persero),
                     Komisi VII DPR RI mendorong pembuatan  buffer  zone  (zona  penyangga)  hijau  dan
                     biru sebagai langkah solusi jangka menengah untuk mencegah terjadinya kebakaran
                     serupa.

                     H. Komisi VIII


                     Penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menjadi sorotan khusus dari Komisi VIII DPR
                     RI setelah Pemerintah Saudi mencabut seluruh pembatasan pada musim haji 2023.
                     Selain itu, Pemerintah Arab Saudi memberikan izin untuk misi haji dari seluruh dunia
                     asalkan memenuhi persyaratan dan berhubungan dengan perusahaan berlisensi yang
                     memberikan pelayanan bagi jemaah. Hal ini menandakan bahwa penyelenggaraan
                     ibadah haji tahun ini akan kembali normal seperti sebelum pandemi Covid-19, meski
                     disertai beberapa perubahan substansial.






























                                                                Komisi  VIII  DPR  RI  bersama
                                                                Pemerintah  meyetujui  penetapan
                                                                Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
                                                                  (BPIH) 2023 (15 Februari 2023).
                                                                 Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang  2022–2023  119
   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126