Page 125 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TS 2022-2023

DPR MENGAWAL DEMOKRASI
MENUJU INDONESIA MAJU

Masuknya investor asing yang diiringi dengan penggunaan Tenaga Kerja Asing
(TKA) mendorong Komisi IX DPR RI membentuk Panja Pengawasan TKA. Salah satu
rekomendasi panja tersebut adalah mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk
meningkatkan pengawasan tenaga kerja di seluruh wilayah Indonesia, termasuk
dengan menambah jumlah pengawas tenaga kerja dan pengawasan penggunaan
TKA. Kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural masih banyak ditemukan
pada saat kunjungan kerja Komisi IX DPR RI dan menjadi catatan penting untuk
ditindaklanjuti.

Maraknya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) mendorong Komisi IX DPR RI
mengambil langkah cepat dan tepat. Di antaranya adalah mendesak Kementerian
Ketenagakerjaan RI dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) agar
berkoordinasi secara intensif dengan kementerian/lembaga lain untuk melakukan
langkah-langkah cepat guna memberantas TPPO. Komisi IX DPR RI mendesak BP2MI
berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk melakukan sosialisasi
secara masif kepada seluruh masyarakat tentang mekanisme pemberangkatan PMI
ke luar negeri. Dengan demikian masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar
dan menyadari bahaya bekerja ke luar negeri tanpa dokumen resmi.

J. KOMISI X

Dalam pendidikan, permasalahan seleksi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja (PPPK) sudah menjadi perhatian Komisi X DPR RI sejak tahun 2021. Kebijakan
pemerintah membuka formasi satu juta guru PPPK tidak juga menyelesaikan
permasalah guru PPPK. Oleh karena itu, dalam rangka melakukan pengawasan Komisi
X DPR RI telah membentuk Panja Pengangkatan Guru dan Tenaga Kependidikan
Honorer Menjadi ASN dan Panja Formasi PPPK. Masukan dan aspirasi dari berbagai
kalangan dan organisasi terkait menjadi dasar Komisi X DPR RI merekomendasikan
beberapa hal. Pertama, pemerintah harus menyempurnakan peraturan perundang-
undangan terkait dengan penataan Guru Tenaga Kependidikan (GTK) Honorer,
termasuk proses pengangkatan dan pengaturan gaji, penghargaan, serta jaminan
sosial dan kesejahteraannya. Kedua, Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbud Ristek,
Kemendagri, dan Kemenkeu untuk menerbitkan peraturan yang menjamin pembayaran
gaji dan tunjangan guru PPPK yang anggarannya berasal dari APBN dihitung melalui
Dana Alokasi Umum (DAU) dan ditransfer kepada pemerintah daerah. Hal ini bertujuan
untuk memberi kesempatan kepada pemerintah daerah yang belum mengajukan atau
usulan yang belum memenuhi kuota formasi seleksi guru PPPK tahun 2021. Ketiga,
pemerintah harus mengeluarkan regulasi yang jelas dan tegas, baik berupa Peraturan
Pemerintah, Peraturan Presiden, atau peraturan perundang-undangan lainnya, terkait
skema penganggaran untuk guru PPPK serta proses seleksinya.

Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2022–2023 123