Page 127 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TS 2022-2023

DPR MENGAWAL DEMOKRASI
MENUJU INDONESIA MAJU

Rapat Kerja Komisi X dengan Kemendikbudristek RI
(31 Mei 2023)

2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA, SMK, atau
bentuk lain yang sederajat, bertujuan agar PPDB berjalan secara objektif, akuntabel,
transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan
pendidikan. Namun dalam implementasi, kebijakan ini mengalami banyak kendala
dan masalah, mulai dari sering macetnya mekanisme penerimaan dalam jejaring
(daring/online) karena terkendala jaringan di daerah masing-masing peserta didik atau
server Kemendikbudristek tidak dapat menampung data peserta didik yang masuk
secara serentak, sampai dengan sistem zonasi yang justru membuat peserta didik
terdiskriminasi.

Rangkaian perbaikan kebijakan PPDB yang telah mengalami beberapa kali perubahan,
yaitu Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018, Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018,
Surat Edaran Bersama Kemendikbud Nomor 1 Tahun 2019 dan Kemendagri Nomor
421/2973/SJ tentang Pelaksanaan PPDB, Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019,
Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019, Surat Edaran Menteri Nomor 1 Tahun 2020, dan
Permendikbudristek Nomor 1 Tahun 2021; masih belum menyelesaikan masalah di
lapangan.

Komisi X DPR RI kemudian berinisiatif melakukan beberapa kali RDP dengan
Kemendikbukristek guna mencari solusi terbaik terhadap permasalahan tersebut.
Beberapa catatan Komisi X DPR RI dalam RDP dengan pejabat eselon I Kemendikbudristek
tanggal 12 Juli 2023 adalah mendesak Kemendikbudristek melakukan evaluasi secara
menyeluruh dalam menyelesaikan permasalahan yang ada terkait kebijakan PPDB
pada jalur zonasi yang tertuang dalam Permendikbudristek Nomor 1 Tahun 2021, dan
membentuk satuan tugas pengawasan PPDB yang melibatkan K/L terkait seperti
Ombudsman wilayah setempat, termasuk dalam rekomendasi pemberian sanksi
kepada pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya.

Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2022–2023 125