Page 131 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TS 2022-2023

DPR MENGAWAL DEMOKRASI
MENUJU INDONESIA MAJU

katering, transportasi, dan kesehatan, sehingga pada masa mendatang seluruh calon
jemaah haji dapat melaksanakan ibadah lebih aman dan nyaman.

M. PENGAWASAN TERHADAP PENGGUNAAN KEUANGAN NEGARA

DPR RI juga melakukan pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara yang
dilakukan oleh pemerintah. Pengawasan tersebut dilakukan oleh Badan Akuntabilitas
Keuangan Negara (BAKN), salah satu AKD yang bersifat tetap. Isu penting yang dibahas
oleh BAKN DPR RI dalam Tahun Tahun Sidang 2022–2023 adalah permasalahan cukai
hasil tembakau. Isu ini pada dasarnya merupakan tindak lanjut dari hasil penelaahan
tematik yang dilakukan BAKN DPR RI pada Masa Persidangan IV dan V Tahun Sidang
2022–2023 lalu. BAKN DPR RI telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka
mendukung penelaahan terkait cukai hasil tembakau. Di antaranya, Rapat Konsultasi
dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); RDP dengan Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP); Rapat Kerja dengan Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai (DJBC) dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF); RDP dengan Pemerintah Daerah
kabupaten/kota, serta RDPU dengan lembaga penelitian, pakar, dan akademisi.

Hasil penelaahan BAKN DPR RI menyimpulkan bahwa: (1) pemanfaatan dan penyerapan
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) kurang maksimal, belum sesuai
dengan kondisi masing-masing daerah, serta tidak memperhatikan kesejahteraan
petani tembakau; (2) laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI masih menemukan kesalahan
berulang dalam hal perizinan, penetapan tarif cukai, produksi yang tidak sesuai atau
tidak dilaporkan, serta pelunasan dan pelekatan pita cukai yang tidak sesuai; (3) struktur
penggolongan tarif cukai yang terlalu banyak sering dimanfaatkan oleh pengusaha
rokok untuk menghindari tarif rokok yang tinggi; dan (4) belum adanya tindak lanjut
implementasi impor tembakau sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan
Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2017.

Atas dasar penelaahan tersebut, BAKN DPR RI merekomendasikan kepada pemerintah
untuk: (1) merevisi peraturan Menteri Keuangan terkait penerimaan DBHCHT agar
menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah penerima, kondisi sosial
geografis, dan kultur petani tembakau; (2) menyempurnakan sistem pengendalian
pemakaian pita cukai, pengawasan peredaran, serta pelaporan produksi CHT; (3)
merumuskan roadmap kebijakan industri hasil tembakau dengan menekankan pada
penyederhanaan tahap kenaikan dengan mempertimbangkan faktor pengendalian
konsumsi, penerimaan negara, keberlangsungan usaha, dan pengawasan BKC
ilegal; (4) mengimplementasikan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia
Nomor 84 Tahun 2017 tentang Ketentuan Impor Tembakau; (5) menerbitkan peraturan
terkait ekstensifikasi barang kena cukai lainnya, terutama minuman bergula dalam
kemasan, mengingat dampak negatifnya terhadap kesehatan; dan (6) memperhatikan
kesejahteraan petani tembakau dengan meningkatkan anggaran pembinaan,
penyediaan bibit, serta penelitian melalui Kementerian Pertanian.

Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2022–2023 129