Page 135 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TS 2022-2023

DPR MENGAWAL DEMOKRASI
MENUJU INDONESIA MAJU

Dari jumlah aspirasi dan pengaduan masyarakat yang disampaikan ke DPR RI
serta bidang permasalahan yang mendominasi sebagaimana tergambar di atas,
pemanfaatan teknologi untuk membangun komunikasi yang lebih baik dan
demokratis dengan masyarakat menjadi salah satu hal penting yang secara global
harus ditingkatkan oleh DPR RI. Perkembangan teknologi komunikasi berpengaruh
terhadap kuantitas penyampaian aspirasi dan pengaduan, meskipun surat menyurat
masih tetap digunakan oleh masyarakat dalam menjalin komunikasi dengan Pimpinan
dan Anggota Dewan.

Dalam hal ini DPR, RI baik melalui Pimpinan maupun Komisi/Badan yang terkait, juga
perlu lebih memberikan perhatian terhadap masalah-masalah atau isu-isu penting
sehubungan dengan aspirasi dan pengaduan yang disampaikan masyarakat saat
Raker, RDPU, Rapat Fraksi, ataupun saat Kunjungan Kerja untuk menindaklanjuti
masalah-masalah tersebut.

O. PERSETUJUAN DAN PERTIMBANGAN PEJABAT PUBLIK

Pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah sebagaimana
diatur dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Tertib, dilakukan
melalui pengajuan, pemberian persetujuan atau pemberian pertimbangan/konsultasi
berdasarkan mufakat dalam beberapa situasi, termasuk dalam hal:

1. memberikan pertimbangan terhadap calon Duta Besar Negara Sahabat;

2. memberikan pertimbangan terhadap calon Duta Besar Indonesia untuk
Negara Sahabat;

3. memberikan persetujuan terhadap Pemindahan Aset Negara dan Perjanjian
yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat; dan

4. pemilihan Anggota BPK.

Pada Tahun Sidang 2022-2023, DPR RI telah melakukan pembahasan terhadap
pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Negara Sahabat untuk
Republik Indonesia sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) Negara dan DPR RI juga telah
memberikan pertimbangan terhadap 13 calon dubes LBBP RI untuk Negara
Sahabat. Selain itu, DPR RI telah menyelesaikan pembahasan atas pengangkatan/
pemberhentian dan/atau pemilihan dan penetapan pejabat publik, di antaranya
sebagai berikut.

Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2022–2023 133