Page 137 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TS 2022-2023

DPR MENGAWAL DEMOKRASI
MENUJU INDONESIA MAJU

Salah satu problematika keuangan haji adalah soal menjaga kesinambungannya di
tengah semakin melebarnya kesenjangan antara dana setoran haji (BPIH) dengan
biaya riil haji. Distribusi nilai manfaat (dikenal dengan istilah subsidi) per jemaah pada
penyelenggaraan haji tahun 2022 saja sudah mencapai 59,5% dari biaya sebenarnya.
Mengacu pada skenario haji saat ini, keuangan haji diperkirakan tidak lagi sustain mulai
tahun 2023 (jika mengacu pada pendekatan finance) atau tahun 2026 (jika dihitung
dengan pendekatan cash flow).

Anggota dewan pengawas terpilih harus mampu mengawal dana haji agar para
pelaksana pengelola dana haji melaksanakan pengelolaan dana haji sesuai regulasi.
Selain itu, anggota dewan pengawas terpilih harus mendorong reformasi investasi yang
progresif terhadap Badan Pelaksana BPKH, memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap
setiap peluang investasi, dan mampu mendorong pengelolaan keuangan haji yang
high return but low risk, serta dapat menjaga dan mendorong proses pengembangan
dan pengelolaan dana haji yang besar. Harapannya, BPKH mampu memperoleh return
yang memadai untuk mengantisipasi dinamika haji yang berkembang setiap tahunnya,
khususnya terkait peningkatan biaya haji serta mampu memperkuat kolaborasi dengan
Komisi VIII DPR RI.

2. Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI

Komisi XI DPR RI melakukan proses pemilihan calon Anggota BPK setelah menerima
surat dari Ketua BPK tanggal 3 Januari 2022, perihal pemberitahuan meninggalnya
satu orang Anggota BPK, yaitu Harry Azhar. Sesuai ketentuan pasal 14 ayat 1 Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dinyatakan bahwa
anggota BPK dipilih DPR RI dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Komisi XI DPR
RI melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan calon anggota BPK untuk melakukan
uji kelayakan dan kepatutan terhadap 8 calon anggota BPK, setelah dari proses yang
berjalan terjadi 2 (dua) orang mengundurkan diri. Proses pemilihan calon anggota BPK
RI diakhiri dengan pengambilan keputusan. Komisi XI DPR RI menyepakati mekanisme
pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat dan menyepakati
Ahmad Noor Supit sebagai calon anggota BPK RI terpilih. Selanjutnya, dalam Sidang
Paripurna pada 27 September 2022, dilakukan pengambilan keputusan oleh DPR.

Komisi XI DPR RI kembali melakukan Uji Kelayakan (fit and proper test) pada calon
anggota BPK dalam 3 (tiga) hari berturut-turut sejak 29–31 Mei 2023, setelah sebelumnya
hingga 17 April 2023 dibuka masukan dari masyarakat terkait calon anggota BPK. Uji
kelayakan ini bertujuan mencari satu calon anggota BPK RI menggantikan Agus Joko
Pramono yang akan berakhir masa jabatannya pada bulan agustus tahun ini. Melalui
rapat internal pada Maret 2023 lalu Komisi XI DPR RI telah menetapkan 14 nama calon
anggota BPK yang berhak mengikuti uji kelayakan.

Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2022–2023 135