Page 142 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TS 2022-2023
P. 142

No.             Nama calon                               Unsur


                    1.   Sylvana Maria, A.M.Th.             Tokoh Agama


                    2.   Ai Rahmayanti, S.Sos.I, M.Ag.
                                                            Tokoh Masyarakat

                    3.   Diyah Puspitarini, S.Pd., M.Pd.


                    4.   Margaret Aliyatul Maimunah, S.S., M.Si.  Organisasi Masyarakat



                    5.   Dr. Aris Leksono, M.M.Pd.          Pemerintah

                    6.   Drs. Kawiyan, M.I.Kom.             Dunia Usaha


                    7.   Dr. Jasra Putra, S.Fil., M.Pd.


                    8.   Ai Maryati Solihah, S.Pd.I., M.Si.  Kelompok Masyarakat Peduli Anak



                    9.   Dian Sasmita, M.H.





                  Terhadap komisioner terpilih diharapkan nantinya dapat lebih melibatkan masyarakat
                  dalam mendeteksi kasus-kasus yang terjadi pada anak sehingga alarm (adanya kasus
                  yang melibatkan anak) itu cepat berbunyi dan KPAI makin maju dalam penyelenggaraan
                  perlindungan anak Indonesia.

                  6. Calon Hakim Konsitusi


                  Pasal 24C UUD NRI menegaskan kewenangan DPR RI untuk mengajukan calon Hakim
                  Konstitusi. Pemilihan calon Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik
                  Indonesia dari Unsur Lembaga DPR RI dilakukan oleh Komisi III DPR RI. Calon Hakim
                  Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dari Unsur Lembaga DPR RI
                  adalah Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

                  Pada tanggal 29 September 2022 Komisi III DPR RI menyampaikan laporan mengenai
                  penetapan Hakim  Konstitusi  pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dari
                  Unsur Lembaga DPR RI dalam Rapat Paripurna. Selanjutnya Rapat Paripurna tersebut
                  menyetujui Sdr. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. sebagai Hakim Konstitusi yang
                  berasal dari usulan Lembaga DPR RI.


            140     Kinerja Pengawasan
   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147